Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Bayar Rp 1,5 Juta per 200 M2, Korban Pungli PTSL di Sungai Kapih Ungkap Oknum PNS dan Lurah Terlibat

Pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh Lurah Sungai Kapih Edi Apriliansyah dan salah seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial RL

Penulis: Rita Lavenia | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Kantor Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan yang menjadi tempat dua oknum tak bertanggung jawab melakukan pungli pengurusan PTSL. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh Lurah Sungai Kapih Edi Apriliansyah dan salah seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial RL, kini ditangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Samarinda.

Salah seorang korban yang dimintai sejumlah uang dalam pengurusan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Sungai Kapih mengungkapkan apa yang dialaminya.

Saat ditemui awak media, korban yang tidak ingin diungkapkan namanya ke publik ini, menceritakan bagaimana skema tarif yang diminta dua orang terduga pelaku pungli ini.

Dia mengungkapkan dalam pengurusan PTSL, surat asli PPAT harus dikumpulkan di Aula Serbaguna Kelurahan Sungai Kapih

Setelah masyarakat yang akan mengurus PTSL berkumpul, mereka diminta harus membaca persyaratan terlebih dahulu.

Baca juga: Diduga Terlibat Pungli PTSL, Lurah Sungai Kapih dan Seorang PNS Ditangkap, Polisi Segera Beber Kasus

Baca juga: Percepatan Program PTSL, Skema BPHTB Terhutang Disiapkan Kantor Pertanahan Malinau

Baca juga: Serahkan Sertifikat Program PTSL, Wabup Imbau Warganya Jangan Dijadikan Agunan Kredit Konsumtif

Tertera bahwa persyaratan tersebut salah satunya membayar nominal uang senilai tertentu dan harus ditandatangani bermaterai.

Pelaku RL kemudian memberikan penjelasan mengenai kategori soal kelas tanah yang nantinya menentukan nominal yang harus dibayar.

Tanah yang berlokasi strategis di Jalan Sejati dan Jalan Pendekat Mahkota masuk dalam kategori kelas satu dan dipatok Rp 2,5 juta setiap pengurusan satu PTSL.

Sedangkan bagi tanah yang berada di Jalan Tatako, Jalan Kehewanan dan Jalan Rapak Mahang dikenakan biaya Rp 1,5 juta, karena masuk dalam kategori kelas dua.

"Kita percaya dan ikut saja, karena mengira pengurusannya memang begitu (bayar)," ucap korban, Jumat (8/10/2021).

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved