Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Sejauh Ini Belum Temui Kata Sepakat APBD Perubahan 2021 Kalimantan Timur

Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim dilakukan pada Selasa.

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo usai melakukan rapat Banggar dengan TAPD Pemprov Kaltim pada Selasa (12/10/2021). Katanya, berulangkali melakukan pertemuan namun belum ada kesepakatan terkait anggaran perubahan tahun 2021. TRIBUNKALTIM CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim dilakukan pada Selasa (12/10/2021) di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam agenda tersebut kembali melanjutkan pembahasan APBD Perubahan 2021.

Berulangkali melakukan pertemuan namun belum ada kesepakatan terkait anggaran perubahan tahun 2021.

Bahkan dengan sisa waktu kurang lebih dua bulan ini kemungkinan APBD Perubahan disahkan sangat kecil.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kaltim Bantah Besok Ada Pengesahan APBD Perubahan 202I

Baca juga: Pengesahan APBD Perubahan Ditunda Lagi, DPRD Sebut Dokumen Pemprov Kaltim Belum Lengkap

Baca juga: Pembahasan APBD Perubahan Kaltim Berjalan Buntu, Pemprov akan Terbitkan Pergub

Sebab dalam aturan Kemendagri dimana maksimal batas waktu anggaran perubahan disahkan tiga bulan sebelum pergantian tahun.

Meskipun begitu Banggar terus berupaya agar anggaran perubahan segera disahkan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo mengatakan pihaknya dan pemerintah berencana akan mendatangi Kemendagri.

Mereka meminta saran dan solusi agar polemik anggaran perubahan yang masih belum menemukan titik tengah dapat terealisasi.

Baca juga: RAPBD Perubahan Samarinda 2021 Naik Jadi Rp 3,3 T, Pemkot dan DPRD Tanda Tangani Nota Kesepakatan

"Lalu pak sekda kontak ke Dirjen Keuda. Ada dua daerah yang belum termasuk Kaltim," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Muhammad Sa'duddin mengatakan pihaknya akan menggunakan anggaran murni 2021 jika tidak dapat menggunakan anggaran perubahan.

"Saya enggak mengulang-ulang jadi atau enggak. APBD perubahan dari surat Kemendagri," ujarnya.

DPRD masih membahas ini. Namanya Undang-undang tidak bisa bilang siapa itu tiga bulan bukan Undang-undang.

"Tapi bunyinya tidak ada perubahan maka pakai APBD lama," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved