Sekda Optimistis SAKIP Mahulu Raih Predikat B

TRIBUNKALTIM.CO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Stephanus Madang mengaku optimistis, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 untuk Pemkab Mahulu naik dari C ke B.

Optimisme itu muncul setelah melihat sejumlah capaian kinerja organisasi perangkat daerah yang sudah melampaui target yang ditetapkan.

Utamanya jika melihat target kinerja kepala daerah disandingkan dengan target tahunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Baca juga: Harus Bawa Ijazah dengan Nilai Terbaik, Bupati: Tekun, Cepat Lulus dan Pulang Membangun Mahulu

Capaian kinerja pemerintah daerah, dinilai sekda, bisa menjadi modal naik predikat itu beragam.

Di antaranya, keberhasilan melakukan perekaman data kependudukan secara elektronik sebanyak 98 persen.

Selanjutnya, keberhasilan membuat 47 dari 50 kampung di Mahulu terkoneksi sinyal telekomunikasi.

Pekerjaan rumah ke depan sambung dia adalah memastikan kualitas jaringan internet yang stabil dan prima.

Tak ketinggalan peningkatan rasio elektrifikasi.

Semisal contoh di Kecamatan Long Pahangai, Long Hubung dan Long Apari kini listrik menyala 12 jam dari sebelumnya enam jam per hari.

Bahkan, di beberapa perkampungan di ibu kota kabupaten sudah menyala 24 jam dan lain sebagainya.

"Memang perlu dinilai lagi oleh Kementerian PANRB, semoga hasilnya tidak jauh berbeda dan semoga nilainya baik," ujar Sekda usai mengikuti asistensi pelaporan SAKIP 2021 bersama perwakilan Kementerian PAN-RB secara virtual beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pemkab Bersama Warga dan Kontraktor Identifikasi Lokasi Pembangunan Jembatan Sungai Ratah

Stephanus Madang mengakui ada sejumlah tantangan demi naik predikat.

Pertama berkaitan dengan kinerja organisasi perangkat daerah mulai perencanaan perencanaan sampai evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah yang mengacu pada RPJMD.

Dalam hal ini, ia menilai butuh kelincahan birokrat untuk menyinkronkan rencana pembangunan dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Mengingat, dalam upaya mendorong terbangunnya infrastruktur penopang hak dasar warga seperti air, listrik, telekomunikasi sampai jalan dan jembatan membutuhkan biaya yang tak sedikit.

Belum lagi, sebagian besar kewenangannya berada di pemerintah pusat dan provinsi.

Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah di Mahulu membangun jaringan komunikasi yang baik.

Ini berguna agar sinkronisasi program pusat maupun daerah berjalan.

Diharapkan, ada banyak program pemerintah pusat maupun provinsi yang mengarah ke Mahulu.

"Selain OPD harus kerja optimal, mereka harus membangun jaringan kerja. Jadi, tidak hanya menunggu bupati dan sekda melakukan lobi-lobi," pesannya.

Tak ketinggalan, Sekda juga meminta berbagai OPD juga memberikan data yang valid sesuai kinerja demi memudahkan penilaian SAKIP.

"Realitas capaian kinerja tidak bisa direkayasa," kuncinya.

Baca juga: Terkait Kejelasan Batas Administrasi di Mahulu, Ditargetkan Oktober Terbentuk Tim Batas Wilayah

Sebagai informasi, SAKIP merupakan laporan tahunan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga ini nantinya akan dinilai langsung oleh Kementerian PANRB. Hasilnya akan dibuat pemeringkatan predikat dan interpretasi.

Nilai paling rendah adalah D yang berarti laporan kinerja kurang, dan perlu sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar.

Di atasnya, predikat C yang berarti agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan mendasar.

CC, berarti cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan mendasar.

Kemudian B, baik dan perlu sedikit perbaikan.

A sangat baik, terakhir adalah AA memuaskan. (adv)