Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Walikota Samarinda Beri Komentar Soal Dugaan Pungli Oknum Lurah, Sesalkan Perbuatan Bawahannya

Walikota Samarinda, Andi Harun menanggapi penangkapan oknum lurah di salah satu kelurahan Kota Samarinda terkait dugaan pungli.

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF
Walikota Samarinda Andi Harun menanggapi oknum lurah di Samarinda yang menjadi tersangka dugaan kasus pungli. TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda, Andi Harun menanggapi penangkapan oknum lurah di salah satu kelurahan Kota Samarinda terkait dugaan pungli.

Saat ditemui di Hotel Mercure saat menghadiri pelantikan pengurus DPD PAN, Selasa (12/10/2021) Andi Harun mengaku menyesali tindakan yang diduga diperbuat pelaku hingga telah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian.

Walikota Samarinda tersebut mengungkapkan bahwa telah mengetahui kabar terkait ditangkapnya oknum lurah tersebut sejak hari penangkapan pada Rabu (6/10/2021).

Lantas sebelum bertolak ke Bangka Belitung keesokan harinya, Andi Harun mengumpulkan semua unsur lurah dan camat di kota Samarinda untuk memberi arahan dan mengingatkan agar menjauhi pungli dan korupsi.

"Malam itu sebenarnya saya sudah dengar, saya prihatin dan menyesalkan apabila dugaan itu benar, karena berkali-kali saya ingatkan kepada semua camat, lurah hingga OPD agar jangan pernah pungli dan korupsi," ungkapnya.

Baca juga: Pungli PTSL di Sungai Kapih Samarinda, Sebagian Pemohon Belum Melunasi Tarif Rp 1,5 Juta

Baca juga: Hasil Pungli Lurah Sungai Kapih, Polresta Samarinda Sita Uang Rp 678 Juta, Korban Capai Ribuan Orang

Baca juga: BREAKING NEWS Polresta Samarinda Merilis Pungli PTSL di Kelurahan Sungai Kapih

Melalui kejadian ini Andi Harun menyadari menemukan tiadanya prosedur permanen di pelayanan publik tingkat kelurahan dan kecamatan yang membuka celah bagi oknum tertentu untuk melakukan pungli.

"Saya sudah memerintahkan sekda dan asisten untuk membuat standar operasional prosedur pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan, tujuannya agar celah bagi aparatur melakukan pungli tidak lagi terulang," tutur Andi Harun lebih lanjut.

Padahal dalam dugaan pungli yang melibatkan oknum lurah di salah satu kelurahan di kota Samarinda tersebut yang menyangkut tentang pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah diatur melalui peraturan walikota (perwali) nomor 27 tahun 2017.

Namun Andi Harun menyadari kurangnya pengawasan yang dilakukan di lapangan sebab tidak adanya SOP yang diatur secara permanen.

Walikota yang kerap disapa AH itu juga mendorong tidak hanya di kelurahan dan kecamatan, dan di semua OPD di lingkungan Pemkot Samarinda agar zero pungli.

Baca juga: Bayar Rp 1,5 Juta per 200 M2, Korban Pungli PTSL di Sungai Kapih Ungkap Oknum PNS dan Lurah Terlibat

Terkait proses hukum selanjutnya, walikota menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan pengadilan untuk melakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

"Proses hukum sudah berjalan di kepolisian, tetapi karena yang bersangkutan adalah ASN, maka juga akan ada proses penegakan hukum disiplin kepegawaian," ujar AH melanjutkan.

Dikonfirmasi langsung oleh Asisten III Pemkot Samarinda, Ali Fitri Noor yang saat itu mendampingi walikota bahwa saat ini status kepegawaian dan jabatan yang bersangkutan telah dinonaktifkan sementara selagi ia menjalani proses hukum.

"Namun kita harus menghormati hak-hak nya sebagai warga negara sampai nanti keputusan hukum inkrah di pengadilan, dan semoga keluarganya juga kuat menghadapi cobaan ini," ucap sang walikota mendoakan.

Pemkot Samarinda sendiri telah menunjuk Plt lurah di kelurahan tersebut dari kasi pemerintahan, agar roda pelayanan dan pemerintahan di kelurahan Sungai Kapih dapat tetap berjalan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved