Breaking News:

Berita Penajam Terkini

Dinas Perizinan PPU Akui Ada Retail Modern Belum Lengkapi Izin

Belakangan ini tak sedikit pengusaha membuka retail modern atau swalayan modern di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur

Penulis: Dian Mulia Sari | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI
Kepala Dinas Perizinan PPU Alimudin. TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI 

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM - Belakangan ini tak sedikit pengusaha membuka retail modern atau swalayan modern di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Beberapa diantaranya dibangun dengan lokasi yang cukup berdekatan antara satu swalayan modern dengan yang lainnya.

Padahal hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Bupati (perbub) Penajam Paser Utara nomor 71 tahun 2017, tentang perubahan kedua atas perbub nomor 28 tahun 2015 tentang penataan dan perizinan usaha toko modern.

Hal itu menjadi sorotan anggota DPRD PPU. Melihat kondisi pandemi saat ini tentunya hal itu akan berdampak pada pelaku usaha kecil atau UMKM lokal untuk bersaing dengan swalayan modern tersebut.

Terlebih pesoalan yang dihadapi adalah retail modern tersebut dibangun dengan jarak berdekatan.

Baca juga: Gula Aren Desa Api-Api Diusulkan Masuk Retail Modern di Kabupaten PPU

Baca juga: HIPMI PPU Sebut UMKM Sulit Penuhi Syarat untuk Pasarkan Produk di Retail Modern

Baca juga: Prediksi Bisnis Sektor Retail di Indonesia Kembali Stabil meski Pandemi Covid-19 Masih Berlanjut

Melihat kondisi tersebut DPRD PPU menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Asisten III Bidang Pembangunan dan Ekonomi Ahmad Usman, Kepala Dinas Perizinan PPU Alimudin, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindakop) PPU Kuncoro, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Durajat serta ahli pakar untuk membahas persoalan tersebut sebut.

Dalam rapat tersebut RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin didampingi oleh Wakil Ketua II, Hartono Basuki bersama beberapa anggota lainnya mempertanyakan perihal izin usaha serta regulasi yang ada dalam perbub tersebut.

Kepala Dinas Perizinan PPU, Alimuddin menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin kepada pengusaha retail modern tanpa melengkapi perizinan yang lengkap.

"Pertama perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun izin yang kami keluarkan tanpa dilengkapi dengan izin-izin lainya. Kedua, acuan kami mengeluarkan izin tentu Perbup dan Undang-undang (UU) persaingan usaha dan UU cipta kerja 2020," ujar Alimuddin, di lantai II Gedung DPRD PPU Senin (18/10/2021).

Namun, Alimuddin menggungkapan jika pengusaha retail modern banyak yang tidak mengikuti aturan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved