Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Pembahasan APBD Perubahan Kaltim Menemukan Titik Terang

Pembahasan APBD Perubahan Kalimantan Timur menemukan titik terang. Di mana DPRD dengan Pemprov Kaltim.

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/JINO KARTONO
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji. Pembahasan APBD Perubahan Kalimantan Timur menemukan titik terang. Di mana DPRD Kaltim dengan Pemprov Kaltim belum menerima kesepakatan terkait anggaran perubahan tahun 2021. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pembahasan APBD Perubahan Kalimantan Timur menemukan titik terang. Di mana DPRD dengan Pemprov Kaltim belum menerima kesepakatan terkait anggaran perubahan tahun 2021.

Bahkan anggaran perubahan tahun ini disinyalir tidak ada. Maka pembiayaan atau program daerah tetap menggunakan rancangan APBD Murni tahun 2021.

Hal tersebut dikarenakan adanya surat edaran Kemendagri Republik Indonesia. Dalam surat yang tertera maksimal anggaran perubahan disahkan tiga bulan sebelum pergantian tahun.

Namun berkaca pada pemerintah DKI Jakarta sepertinya APBD Perubahan akan terealisasi di Kaltim.

Baca juga: Realisasi RKPD 2022 Mendatang, Walikota Samarinda Ingin Bantuan APBD Kaltim, Ini Rancangan Awalnya

Baca juga: Pokja 30 Nilai Penganggaran APBD Kaltim Sama seperti Tahun-Tahun Sebelumnya, Tinggal Copy Paste

Baca juga: APBD Kaltim 2021 Capai Rp 11,6 Triliun, Berikut Rincian Perkiraan Belanja Tahun Depan

Sebab Jakarta sendiri akan menggelar sidang paripurna pengesahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 79,52 triliun tanggal 25 Oktober mendatang.

Melihat hal tersebut tidak menutup kemungkinan Kalimantan Timur dapat mengikuti hal serupa.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengatakan, hal tersebut bisa saja terjadi.

Hanya saja kedua belah pihak baik legislatif maupun eksekutif harus mendatangi bersama-sama ke Dirjen Bina Keuangan Daerah terlebih dahulu.

Baca juga: APBD Kaltim 2021 Diprediksi Hampir Rp 9 Triliun, Anggaran Sektor Pendidikan Masih Digodok

"Dimana DKI yang juga mengalami hal sama sehingga kita ingin ada arahan dirjen bina keuangan daerah di antara dua daerah memiliki kesamaan ini arahannya bagaimana kita belum dapatkan hal itu kalau sudah dapat arahan kita diskusikan eksekutif," ucapnya.

Meskipun ditolak oleh Dirjen Keuda nantinya bisa menggunakan Pergub. Gubernur bisa saja membuat pergub terkait perubahan kebijakan pembelanjaan daerah.

Hanya saja Pemerintah harus lebih etis dan tidak boleh bergerak sendiri. Ia menilai Pemerintah juga membutuhkan keputusan dan saran dari DPRD.

"Kita menyayangkan adanya Pergub itu tapi kan kita di sini pembahasan anggaran sudah final dan memang salah satunya untuk tenaga kerja, beasiswa, dana bagi hasil (DBH) kita anggarkan di sana," ucapnya.

Baca juga: Badan Anggaran dan TPAD Bahas KUA-PPAS APBD Kaltim 2021

"Tidak ada masalah hanya menyayangkan kenapa pergub diturunkan sebelum sama-sama evaluasi konsultasi ke Kemendagri bersama itu lebih dewasa dalam berpolitik," ucapnya.

Rencananya besok pihak Banggar DPRD dengan TAPD Pemprov Kaltim turut membahas hal tersebut sebelum terbang menuju kementrian dalam negeri membahas anggaran tersebut. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved