Breaking News:

Berita Penajam Terkini

Retail Modern di Penajam Paser Utara Mulai Marak, DPRD PPU Pertanyakan Izinnya

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau DPRD PPU menggelar rapat dengar pendapat.

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI
Situasi RDP, DPRD PPU dan OPD Pemkab PPU terkait masalah izin retail modern di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (18/10/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau DPRD PPU menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (18/10/2021) di Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

RDP ini membahas terkait izin dan regulasi pada Peraturan Bupati (perbub) Penajam Paser Utara nomor 71 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perbub nomor 28 tahun 2015 tentang Penataan dan Perizinan Usaha Toko Modern.

Kegiatan RDP dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin didampingi oleh wakil Ketua II, Hartono Basuki dan dihari oleh Asisten III Bidang Pembangunan dan Ekonomi Ahmad Usman.

Juga ada Kepala Dinas Perizinan PPU Alimudin, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindakop) PPU Kuncoro, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Durajat serta ahli pakar.

Baca juga: Dinas Perizinan PPU Akui Ada Retail Modern Belum Lengkapi Izin

Baca juga: Gula Aren Desa Api-Api Diusulkan Masuk Retail Modern di Kabupaten PPU

Baca juga: HIPMI PPU Sebut UMKM Sulit Penuhi Syarat untuk Pasarkan Produk di Retail Modern

Disebutkan Raup saat ini telah marak bermunculan retail modern atau swalayan modern di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hal itu tentu menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat khususnya pelaku usaha kecil di Penajam Paser Utara.

"Saat ini retail modern atau swalayan modern banyak bertebaran mulai dari Kecamatan Sepaku, Babulu, Waru, hingga Penajam. Dan itu cukup banyak dan tentunya kita harus melihat banyak faktor dalam kegiatan RDP ini," kata Raup di Gedung DPRD PPU, Senin (18/10/2021).

Disebutkan Raup, dengan banyaknya toko modern atau swalayan modern di Kabupaten PPU saat ini, pihaknya mempertanyakan terkait dengan regulasi dari peraturan bupati (perbub) PPU nomor 71 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas perbub nomor 28 tahun 2015 tentang penataan dan perizinan usaha toko modern.

Baca juga: Retail Modern Baru Masih Belum Boleh Berdiri di Samarinda

"Yang pertama menyangkut regulasi, atau perbub yang sudah di buat sebelumnya," kata dia.

Dijelaskannta dengan adanya retail modern yang bermunculan tentunya berdampak pada pelaku usaha kecil atau UMKM lokal telebih dalam kondisi pendemi Covid-19 saat ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved