Soal Penerapan E-Parking, Komisi II DPRD Samarinda Minta Pemkot Perbanyak Sosialisasi ke Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan beberapa inovasi pengoptimalan sektor yang memiliki potensi pendapatan.

Salah satu sektor tersebut adalah parkir, baik parkir pasar maupun parkir jalan umum yang saat ini telah dilakukan pilot project penerapan E-Parking di beberapa titik.

Setelah berjalan beberapa bulan, DPRD Samarinda melalui anggota Komisi II memberikan catatan terkait sosialisasi penerapan E-Parking di masyarakat.

Laila Fatiha, Anggota Komisi II dari fraksi Kebangkitan Pembangunan mengatakan, pemkot perlu memperbanyak sosialisasi yang melibatkan masyarakat agar penerapan E-Parking yang telah dicanangkan dapat berjalan lebih efektif.

Terlebih pemkot baru-baru ini juga mewacanakan untuk menerapkan pola baru dalam pembayaran parkir dengan sistem berlangganan.

Baca juga: Perda Tetapkan 1.243 Hektare Lahan Pertanian, DPRD Samarinda Harap Bisa Jaga Ketersediaan Pangan

Baca juga: Anggota DPRD Samarinda Angkasa Jaya Gelar Reses di Kelurahan Lok Bahu, Persoalan Banjir Jadi Sorotan

Baca juga: Masuki Masa Reses, Sejumlah Anggota DPRD Samarinda Serap Aspirasi Warga di Dapil

"Libatkan masyarakat agar masyarakat bergantian merasakan cara menggunakannya, seperti diajak membuat video cara menggunakan E-Parking, kemudian dibagikan melalui media sosial mereka, lalu yang memposting video diberikan reward parkir gratis," tukas Laila Fatiha pada Jum'at (29/10/2021).

Anggota legislatif dari Dapil Samarinda Seberang dan Palaran tersebut menilai bahwa dengan sarana media sosial, akan memudahkan Pemkot dalam mensosialisasikan program-programnya terutama yang membutuhkan peran masyarakat, seperti halnya sistem pembayaran parkir.

"Memang sejauh ini sosialisasinya belum terlalu gencar untuk melakukan E-Parking itu, ini tentu jadi evaluasi bagi pemerintah kota," sambungnya.

Selain itu Laila Fatiha juga menekankan agar sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan parkir juga ditingkatkan, baik dalam hal kapasitas dan juga kesejahteraannya.

"Kalau SDM nya tidak kita tingkatkan, sulit untuk kita memberantas Jukir (juru parkir) liar, karena mereka merasa penghasilan mereka lebih banyak dari situ," tambah Laila.

Dengan peningkatan pendapatan, diharapkan jukir juga menjadi maksimal dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak peningkatan PAD Kota Samarinda. (*)