BURSA Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Dipilih Presiden, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test

TRIBUNKALTIM.CO - Bursa calon Panglima TNI, Presiden Joko Widodo pilih KSAD Jenderal Andika Perkasa, DPR segera gelar fit and proper tes.

Teka-teki calon Panglima TNI akhirnya terjawab.

Presiden Joko Widodo telah menyerahkan surat presiden (surpres) ke DPR RI mengenai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun akhir bulan ini.

Sebelumnya, dua nama kepala staf TNI menguat, yakni Jenderal Andika Perkasa, dan Laksamana Yudo Margono yang akan jadi calon Panglima TNI.

Baca juga: Update Bursa Panglima TNI, Kode Andika Perkasa Antar Jokowi, Yudo Margono Lengket ke Hadi Tjahjanto

Baca juga: Nama Calon Pengganti Hadi Tjahjanto Ada di Meja Jokowi? 3 Kode Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Baca juga: Nama Calon Pengganti Hadi Tjahjanto Ada di Meja Jokowi? 3 Kode Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Terbaru pimpinan DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) mengenai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dalam surpres tersebut, KSAD Jenderal Andika Perkasa dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon Panglima TNI selanjutnya.

Dikutip dari Tribunnews.com dengan judul artikel DPR Segera Gelar Fit and Proper Test Jenderal Andika Perkasa sebagai Calon Panglima TNI, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, DPR bakal segera menindaklanjuti surpres tersebut.

Pimpinan DPR, lanjut Puan, akan menggelar rapat untuk menugaskan Komisi I melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Andika Perkasa.

"DPR RI akan menindaklanjuti surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI yang baru, tentu saja setelah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan dewan, dalam hal ini Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper termasuk calon yang diajukan oleh presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

"Selanjutnya, Komisi I akan melaporkan hasil pelaksanaan fit and proper tes di dalam rapat paripurna untuk dapat mendapatkan persetujuannya," imbuhnya.

Baca juga: Sinyal Jabat Panglima TNI Menguat, Jenderal Andika Perkasa Hadir Melepas Presiden Jokowi ke Roma

Puan menegaskan, DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden, akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang TNI.

"TNI ke depan juga diharapkan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopoloitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi, yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa," ujarnya.

Puan mengingatkan, dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat.

"Agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pemerintah berharap DPR memberikan keputusan secepatnya mengingat Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun November ini.

"Kami sangat mengharapkan untuk bisa memperoleh persetujuan secepatnya sehingga pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan presiden. Dan juga bapak presiden bisa segera melantik Panglima TNI yang baru sebelum Panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatannya," tandasnya.

Baca juga: Pesan Marsekal Hadi Tjahjanto Jelang Pergantian Panglima TNI: Bersiap Hadapi Perang Semesta

Banyak Unsur Politis?

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, proses pengisian jabatan Panglima TNI kali ini tampak adanya situasi yang kurang sehat.

Hal itu terjadi karena hadirnya beragam "kampanye" dan aksi dukung-mendukung yang cenderung berlebihan, termasuk dari kalangan politisi.

"Padahal kita tahu bahwa pengusulan Panglima TNI merupakan hak dan kewenangan Presiden.

Tidak ada yang boleh dan bisa mendikte Presiden," kata dia.

Menurut Fahmi, dampak adanya narasi "kampanye" keunggulan masing-masing kandidat justru membuat panglima TNI berikutnya sulit terbebas dari komitmen-komitmen politik sektoral.

Selain itu, hal itu juga akan menjadi ganjalan bagi TNI untuk secara fair berjarak dengan kekuatan politik yang sebelumnya getol mendukung panglimanya.

Ia pun mengingatkan mengenai salah satu agenda reformasi, yakni menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional dan mumpuni dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan nasional.

Caranya adalah dengan membatasi peran dan pelibatannya di luar agenda politik negara.

Baca juga: Jelang Pergantian Panglima TNI, Para Perwira Diminta Bersiap Hadapi Perang Semesta

Apalagi dalam urusan politik sektoral, bahkan elektoral.

Karena itu, yang menjadi keprihatinan saat ini adalah masih adanya pihak-pihak yang seakan bisa mendikte Presiden Joko Widodo dalam menentukan panglima berikutnya.

"(Dengan) mendorong dan membentuk persepsi publik bahwa hanya ada satu nama yang layak dan dipastikan akan diusulkan oleh Presiden," imbuh dia.

Di samping itu, Fahmi mengingatkan para kandidat penerus Hadi agar tak "genit" memperkuat peluang agar bisa dipilih Jokowi.

"Saya sering mengingatkan agar instrumen atau kekuatan politik dan para bakal calon ini tidak bergenit-genit memperkuat peluang untuk dipilih Presiden," ujar Fahmi. (*)