Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Minta Naik Upah Minimum Tahun 2022, Berikut Besarannya

Muncul usulan kenaikan upah dari para buruh atau pekerja di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTARA.COM/FEBRIANUS FELIS
Ilustrasi buruh pelabuhan di Nunukan, Kalimantan Utara. Latar belakang penetapan upah pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja atau buruh. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Muncul usulan kenaikan upah dari para buruh atau pekerja di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia. 

Adapun latar belakang penetapan upah pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja atau buruh.

Tetapi tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

Demikian disampaikan oleh Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (9/11/2021). 

Baca juga: Buruh Kalimantan Utara Minta Kenaikan Upah, Sebut Pembahasan Penetapan Harus Libatkan Semua Pihak

Baca juga: Pastikan Perusahaan Penuhi Hak Pekerja, Serikat Pekerja di Malinau Minta Tim Pemantau THR Dibentuk

Baca juga: Ada Aduan Warga, Komisi I DPRD Kukar Dampingi Serikat Pekerja Kunjungi Perusahaan di Loa Kulu

Untuk itulah, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) meminta kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 7 hingga 10 persen.

Menurut Aspek Indonesia, angka tersebut berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di 24 provinsi, dengan menggunakan 60 komponen komponen hidup layak (KHL).

Hasil survei KHL KSPI menunjukkan bahwa besaran kenaikan upah minimum tahun 2022 yang paling layak.

"Adalah sebesar 7 persen sampai dengan 10 persen," katanya. 

Baca juga: Peringati Mayday Serikat Pekerja Gelar Donor Darah dan Mewarna, Polisi Terkecoh Siagakan Petugas

Aspek Indonesia juga mendesak pemerintah untuk tidak memaksakan penetapan upah minimum tahun depan hanya berdasarkan pada Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ia mengatakan, lantaran Undang-undang Cipta Kerja masih dalam proses sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi, segala peraturan turunannya tidak perlu dipaksakan untuk diberlakukan.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved