Berita Kaltim Terkini

Soal Polemik Pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Komisi I akan Surati Mendagri Secepatnya

Wacana pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Makmur HAPK terus bergulir. Saat ini DPRD Kaltim sangat berhati-hati mengambil langkah terkait

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin. Ia mengatakan pihaknya segera mengirim surat ke Kemendagri terkait wacana pergantian Ketua DPRD Makmur HAPK. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wacana pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Makmur HAPK terus bergulir.

Saat ini DPRD Kaltim sangat berhati-hati mengambil langkah terkait pergantian Makmur HAPK sebagai pucuk pimpinan di Gedung Karangpaci tersebut.

Jika salah langkah, maka bisa saja DPRD Kaltim akan tersandung masalah hukum.

Maka itu Komisi I akan membawa polemik ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka meminta petuah dari Kementerian yang dipimpin Tito Karnavian itu.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, Jumat (12/11/2021) mengatakan, pihaknya segera mengirim surat ke Kemendagri.

Baca juga: Upaya DPRD Kirim Surat Pergantian Makmur HAPK ke Kemendagri, Wagub Kaltim Berkomentar

Baca juga: Upaya DPRD Kaltim Kirim Surat Pergantian Makmur HAPK ke Kemendagri, Wagub : DPRD Bukan Lembaga Hukum

Baca juga: Isu Gratifikasi Landa Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK: Jangan Jualbeli Jabatan

Isi surat tersebut terkait permintaan saran DPRD agar proses pergantian Makmur HAPK bebas dari jeratan hukum.

Nantinya, setelah surat itu dikirim, pihak Kemendagri akan mengirimkan surat balasan. Isinya terkait respons permintaan DPRD terkait pergantian Makmur HAPK.

Saat ini pihaknya sedang menyusun apa saja yang perlu diperhatikan ketika meminta saran ke Kemendagri.

"Kita baru buat surat ke sana secara tertulis alasannya dan lampiran hasil paripurna. Dari sana juga menjawab secara tertulis. Dalam hal ini direktorat fasilitasi kepala daerah dan DPRD dari Kemendagri bidang itu yang menjawab petunjuk kita langkah-langkah selanjutnya," ucapnya.

Ia berharap hal ini segera selesai. Sebab jika ini terus-terusan bergulir dapat menggangu kinerja 55 anggota DPRD Kaltim dalam melayani masyarakat.

"Minta petunjuk langkah selanjutnya, rakyat Kaltim menunggu jawaban itu wartawan sendiri. Ada beberapa LSM mengajukan semacam reaksi mempertanyakan hal yang sama," tuturnya.

Baca juga: Pergantian Makmur HAPK, FPG Sebut DPRD Kaltim Bisa Surati Mendagri, Jika Pemprov Menunggu Putusan PN

Diberitakan sebelumnya, pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK terus bergulir. Meskipun saat ini Makmur HAPK sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Samarinda terkait hasil putusan Mahkamah Partai Golkar, tidak membuat DPRD menghentikan upaya pergantian kursi pimpinan dewan.

Sepertinya, pimpinan DPRD Kaltim pun berhati-hati terkait pergantian Makmur HAPK ini. Jika salah sedikit saja, maka urusan hukum segera menanti.

Maka itu DPRD Kaltim melalui Komisi I meminta saran kepada Kemendagri.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Jumat (12/11/2021) mengatakan, saat ini menunggu hasil laporan serta analisa Komisi I. Setelah itu pihaknya akan menyurati Kemendagri.

Surat tersebut, kata Muhammad Samsun, bukan terkait permintaan pergantian Ketua DPRD, melainkan saran ke Kemendagri langkah apa yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

"Itu bagian yang dikonsultasikan juga saya lihat langsung laporan dan analisa Komisi I ini panjang, misalkan legal standing beliau sudah tidak boleh mimpin, kemudian mimpin berisiko. Tapi jangan juga beliau masih sah memimpin, kita larang-larang kita tidak akan, makanya kita konsultasikan," ucap Bendahara DPD PDI-Perjuangan Kaltim ini.

Baca juga: Aorda Kaltim ke Kantor Gubernur dan Dewan: Pergantian Ketua DPRD Makmur HAPK Dinilai Cacat Hukum

Terkait surat terusan ke Gubernur, Muhammad Samsun mengaku belum mengirimkan terusan pergantian DPRD ke Gubernur.

"Meneruskan (surat ke Gubernur) berandai-andai itu namanya. Kalau masih menunggu iya, karena belum bersurat kita pasti bersurat cuman kita ingin tidak salah langkah, prinsip kehati-hatian, kita harus konsultasi. Kita punya bapak kok, yaitu Mendagri," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved