Breaking News:

Berita DPRD Samarinda

Dalam Penanganan Kasus Perlindungan Anak, Komisi IV DPRD Minta Pemkot Samarinda Siapkan Rumah Aman

Dalam upaya penanganan kasus yang melibatkan anak di Samarinda, Komisi IV DPRD Samarinda mengharapkan pemerintah kota bisa memberikan dukungan sarana.

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. Ia mengatakan, rumah aman diperlukan untuk melakukan pendampingan, konseling dan perlindungan keamanan bagi anak yang menjadi korban, saksi atau pelaku dalam suatu kasus. TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dalam upaya penanganan kasus yang melibatkan anak di Samarinda, Komisi IV DPRD Samarinda mengharapkan pemerintah kota bisa memberikan dukungan sarana.

Salah satu yang dianggap penting untuk dipenuhi dalam penanganan kasus anak adalah rumah aman.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, rumah aman ini adalah untuk melakukan pendampingan, konseling dan perlindungan keamanan bagi anak yang menjadi korban, saksi atau pelaku dalam suatu kasus.

Hal itu disebutkan juga menjadi poin yang harus direalisasikan melalui revisi Perda Perlindungan Anak yang akan dibahas pada 2022.

"Keberpihakan pemerintah kota dalam perlindungan anak harus serius, jangan setelah ada Perdanya kita setengah hati," kata Sri Puji Astuti, Minggu (14/11/2021).

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Revisi Perda Perlindungan Anak

Baca juga: Kurangi Kekerasan Anak, DP3AP2KB PPU Bentuk Organisasi Perlindungan Anak

Baca juga: Peringati Hari Anak, DSN Group Gelar Seminar Sosialisasi Perlindungan Anak

Oleh sebab itu Ketua Komisi IV tersebut mendorong melalui revisi perda nantinya Pemkot juga dapat memberikan dukungan itu berupa anggaran, termasuk kebutuhan sumber daya manusia yang menangani dan pendampingan kasus anak yang juga diperlukan.

"Salah satu keseriusan itu melalui Pemkot menyiapkan anggaran untuk rumah aman, menyiapkan perlindungan kesehatan dan pendidikannya karena ini tugas wajib juga dalam hal sosial yang harus diselesaikan pemerintah," imbuhnya.

Dalam hal SDM, menurut politisi PAN tersebut, kota Samarinda masih belum memadai.

Ia menyebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) kota Samarinda yang saat ini memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PT2PA) SDM di dalamnya belum mendapat insentif seperti kota lainnya.

"Ya anggaran SDM-nya juga kita masih kurang, jadi memang ini (perda) harus direvisi karena banyak sekali dampaknya yang saling berkaitan," ucap Puji. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved