Berita DPRD Kukar

Raperda Pemekaran Dua Kecamatan Baru Digarap DPRD Kukar, Target Dua Minggu Selesai

Pansus DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menggarap dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait rencana pemekaran dua kecamatan.

Penulis: Aris Joni | Editor: Diah Anggraeni
Tribun Kaltim/Aris Joni
Anggota DPRD Kukar Dapil IV, Budiman memprediksi, dua raperda terkait kecamatan baru dapat disahkan 2-3 minggu ke depan sehingga pemerintah kecamatan definitif bisa segera dibentuk. 

TRIBUNKATIM.CO - Pansus DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menggarap dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait rencana pemekaran dua kecamatan.

Hal itu dilakukan mengingat sistem pemerintahan di dua kecamatan baru, yakni Kecamatan Samboja Barat dan Kota Bangun Darat, belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Baca juga: Perbaikan Jembatan Sambera Muara Badak Dianggarkan, Anggota DPRD Kukar Ini Minta Disemenisasi

Kedua raperda yang tengah digarap itu, yakni raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemkab Kukar.

Kemudian, raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kukar.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kukar Dapil IV Budiman menegaskan, dua raperda tersebut tengah digodok dan ditangani masing-masing pansus.

Sehingga, penundaan jalannya sistem pemerintahan di dua kecamatan baru tersebut hanya beberapa saat saja.

"Saat ini Pansus DPRD sedang menggodok raperda dan hal ini sudah satu bahasa dengan Pemkab Kukar," ujarnya belum lama ini.

Baca juga: Agar Jadi PAD, Wakil Ketua DPRD Kukar Minta Putihkan Aset yang Dianggap Jadi Beban Keuangan Daerah

Ia memprediksi, dua raperda tersebut dapat disahkan 2-3 minggu ke depan, sehingga pemerintah definitif bisa segera dibentuk dan ditunjukkan oleh eksekutif dalam hal ini bupati Kukar.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah selesai," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, regulasi tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kedua kecamatan itu.

Rencananya, bulan ini atau awal Desember nanti akan disahkan lewat paripurna.

Sementara ketika ditanya soal camat yang harus dari Samboja, Budiman menjelaskan, secara pribadi di Kecamatan Samboja Barat untuk sumber daya manusia dirasa sudah cukup.

Baca juga: Anggota DPRD Kukar Maruf Marjuni Prihatin, Kondisi Jalan Desa Salo Cella Rusak Parah

Oleh karenanya, ia pun optimis sejumlah pegawai dari Samboja sudah memenuhi dari sisi kepangkatan dan pengalamannya.

"Karena harapan kami di Samboja Barat memang harus dikelola oleh SDM yang sudah berpengalaman, sehingga dalam pelaksanaan ke depan tidak ada hal-hal yang memang menjadi hambatan dengan kemampuan SDM-nya," pungkasnya. 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved