Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Biaya Hidup Tinggi, Serikat Pekerja di Malinau Minta Upah Minimum 2022 Naik 10 Persen

Serikat pekerja di Kabupaten Malinau mengusulkan kenaikan upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak

Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD SUPRI
Serikat pekerja di Kabupaten Malinau mengusulkan kenaikan upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak.TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD SUPRI 

TRIBUNKALTIM.CO,MALINAU- Serikat pekerja di Kabupaten Malinau mengusulkan kenaikan upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak.

Ketua Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Malinau, Samuji Sitorus mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022.

Menurutnya, kenaikan tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, seharusnya UMK Malinau disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) yakni sebesar Rp 5 juta.

"Setiap tahun kita usulkan kenaikan. Karena berdasarkan hasil survei tahun 2017 lalu, kebutuhan hidup layak di Malinau Rp 5 juta, dan saat ini UMK masih Rp 3,1 juta," ujarnya melalui telepon seluler, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Tolak Kenaikan Upah Minimum Versi Pemerintah, KSPI Ancam Gerakkan Pekerja Mogok Kerja Tiga Hari

Baca juga: Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Minta Naik Upah Minimum Tahun 2022, Berikut Besarannya

Baca juga: UMK Tarakan Naik Jadi Rp 3.761.896,71, Satu-Satunya Daerah di Kaltara yang Menaikkan Upah Minimum

Tahun 2021 Upah Minimum Kabupaten Malinau tidak mengalami kenaikan, sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 3.185.837.

Saat ini, penetapan UMK 2022 Malinau masih menunggu penetapan UMP Kaltara yang rencananya akan ditetapkan selambat-lambatnya 20 November 2021.

"Harus ada kenaikanlah tahun ini. Idealnya naik 10 hingga 15 persen jika mengacu indikator KLH Malinau. Kita berharap penetapan upah nanti mempertimbangkan biaya hidup dan kondisi ekonomi pekerja," ungkapnya.

Baca juga: Serikat Buruh Nilai Perusahaan di Sektor Ini Masih Untung, Minta Upah Minimum 2021 Dinaikkan

Berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan, penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah.

Aturan tersebut juga menyebutkan ketentuan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan syarat tertentu. Yakni perumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah.c(*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved