Berita Kutim Terkini

Fraksi PDIP DPRD Kutim Sepakat Tak Hadiri Paripurna KUA PPAS, Faizal Rachman Beberkan Alasannya

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur bersepakat untuk mengambil sikap deng

Penulis: Syifaul Mirfaqo |
TRIBUNKALTIM.CO/SYIFA'UL MIRFAQO
Kegiatan konferensi pers yang digelar Fraksi PDIP DPRD Kutim terkait sikap yang diambil fraksi untuk tidak menghadiri paripurna, Kamis (18/11/2021). TRIBUNKALTIM.CO/SYIFA'UL MIRFAQO 

"Jadi undangan Paripurna kemarin yang lucunya itu kan baru di-share di grup DPRD itu kan jam 6 sore. Kami kaget juga ini langsung ada undangan, kirain mau ditunda lagi karena belum siap," ucapnya.

Melihat undangan paripurna telah diedarkan sementara lampiran nota kesepakatan belum dibagi, Fraksi PDIP DPRD Kutim sepakat untuk mengambil sikap dan tidak menghadiri paripurna.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kutim, Siang Geah turut membenarkan pernyataan yang disampaikan Faizal Rachman bahwa dokumen lampiran tersebut belum sampai ke pihaknya.

Bahkan hingga konferensi pers bersama media digelar, pihaknya belum juga mendapat lampiran yang ditunggu-tunggu sesuai dengan format permendagri tersebut.

Baca juga: Anggota DPRD Kutim Sambangi Ponpes yang Ludes Terbakar di Kutai Timur

"Jadi kami tunggu tuh mana dokumen lampirannya untuk supaya paling tidak kami bisa pelajari dulu lah dengan waktu yang terbatas itu," ucapnya.

Siang Geah menegaskan bahwa sikap yang diambil Fraksi PDIP bukan berarti tidak mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten.

Tetapi pihaknya menginginkan agar Sumber Daya Manusia di pemerintahan dapat tertib dan disiplin dalam aspek keadministrasian.

"Kami sebenarnya hadir bersama pemerintah saat ini, untuk mewujudkan pemerintah ini lebih baik lagi. Termasuk sumber daya manusia kita juga dalam hal ini berarti agar lebih tertib," ucapnya.

Terlebih dokumen yang dibuat ini berkaitan dengan APBD yang nilainya fantastis dan berkaitan langsung dengan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

"Seandainya juga ada (lampiran), kita akan melihat plafon anggaran di semua OPD. Di sini kita tahu, jangan asal menerka saja," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved