Breaking News:

Berita DPRD Samarinda

Terus Rugi, Komisi II DPRD Samarinda Nilai BPR tak Punya Program yang Potensial

Komisi II DPRD kota Samarinda menyoroti performa kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu perusahaan daerah.

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF
Novi Marlinda Putri, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, menjelaskan tentang kondisi kinerja BPR Kota Samarinda, Kamis 18 November 2021.  

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi II DPRD Samarinda menyoroti performa kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu perusahaan daerah di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Perusahaan tersebut dinilai terus mengalami kerugian disertai beberapa dugaan pelanggaran yang menjadi temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI saat audit beberapa waktu lalu.

Anggota komisi II, Novi Marlinda Putri menegaskan bahwa pihaknya juga sudah memanggil direksi dan jajaran BPR dalam rapat dengar pendapat untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi BPR saat ini dan program-program yang telah dilakukan.

Novi menilai saat ini BPR tak cukup memiliki program yang potensial untuk meningkatkan pendapatan dan menghasilkan surplus dari aktivitas usahanya.

Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda Sarankan Pemkot Lebih Inovatif dan Kreatif agar PKL Mau Jualan di Pasar

Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda Minta Pemkot Awasi Aktivitas Pedagang Tepian Mahakam Secara Intensif

Baca juga: DPRD Samarinda Harapkan Tim Akselerasi Pembangunan Dapat Bantu Pengembangan Ekonomi

"Walaupun sering diberi suntikan dana, BPR selalu saja mengalami kerugian setiap tahun nya, padahal kita selalu setujui penyertaan modal pemkot ke BPR," ucapnya pada Kamis (18/11/2021).

"Saat hearing beberapa kali memang belum ada program yang menjanjikan keuntungan cukup banyak dari mereka," lanjut politisi PAN tersebut.

Berdasarkan laporan dari BPK RI perwakilan provinsi Kaltim pada tahun 2020 BPR mengalami kerugian sekitar Rp. 2,647 miliar.

"Dengan total potensi kerugian mencapai Rp. 4,788 miliar," ujarnya.

Konflik internal menjadi indikasi tak berjalannya pelayanan dan progres usaha dari BPR selama ini.

Baca juga: Efektivitas Pelebaran Drainase untuk Atasi Banjir, Ketua Komisi III DPRD Samarinda; Tunggu Hasilnya

Oleh sebab itu Novi memberi saran agar penyelesaian masalah internal di tubuh jajaran BPR bisa diselesaikan terutama dengan intervensi kewenangan dari walikota Samarinda jika diperlukan.

Harus segera diselesaikan secara baik, agar ke depan Bank itu pelayanannya bisa maksimal kepada nasabah.

"Tak lagi berbenturan dengan konflik internal," pungkas anggota dewan dari Dapil Sungai Kunjang tersebut.

Selain itu harapannya agar keberadaan BPR bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda secara lebih signifikan melalui program yang lebih inovatif. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved