Breaking News:

Berita DPRD Samarinda

Komisi II DPRD Samarinda Sarankan Pemkot Lebih Inovatif dan Kreatif agar PKL Mau Jualan di Pasar

Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan penataan kota, salah satunya dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan terlarang, seperti

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDUAN
Abdul Rofik, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda. Ia mengemukakan pada umumnya pedagang mencari tempat yang memiliki peluang keuntungan besar. TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDUAN 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan penataan kota, salah satunya dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan terlarang, seperti tepi jalan dan ruang publik.

Beberapa PKL di kawasan tertentu berusaha ditempatkan di pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Samarinda agar dapat berjualan secara permanen dan resmi di sana.

Namun seringkali upaya tersebut mengalami hambatan karena pedagang menolak direlokasi dengan beragam alasan.

Komisi II DPRD Samarinda memberi masukan kepada Pemkot Samarinda untuk dapat lebih berinovasi dan kreatif agar usaha penertiban PKL lebih efektif dan mau untuk menempati pasar yang telah disediakan.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan pada umumnya pedagang mencari tempat yang memiliki peluang keuntungan besar.

Baca juga: Penataan PKL di Samarinda, Komisi II DPRD Bolehkan Berjualan Namun Ada Syarat 

Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda Minta Pemkot Awasi Aktivitas Pedagang Tepian Mahakam Secara Intensif

Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda Bertemu Direksi Baru PDPAU, Harap Bisa Sumbang untuk PAD

Maka itu, menurutnya, Pemkot Samarinda harus mengupayakan cara agar pasar yang disediakan bisa menjadi tempat yang memiliki daya tarik pengunjung untuk berbelanja sehingga potensial untuk ditempati pedagang.

"Bagaimana caranya sekarang Pemkot menjadikan pasar tradisional sebagai tempat sentral aktivitas jual beli masyarakat, kalau sekarang kesan masyarakat pada umumnya pasar tradisional itu becek, kotor dan sebagainya, maka pihak yang memiliki tanggung jawab di bidang pasar ini bisa membuat tempat ini citranya lebih baik," ujar Abdul Rofik, Rabu (17/11/2021).

Salah satu pendekatan yang dikemukakan anggota dewan fraksi PKS ini agar pasar tradisional di Samarinda bisa lebih berdaya adalah dengan penerapan teknologi.

Layanan pesan antar hingga pembayaran cashless secara digital, menurutnya, berpeluang menarik minat masyarakat untuk bertransaksi di pasar tradisional.

"Untuk menertibkan PKL, jangan selalu dengan penindakan, tetapi juga melalui pendampingan dan bimbingan agar mereka mengerti kenapa harus berjualan di pasar dan apa keuntungannya," kata Abdul Rofik lebih lanjut.

Baca juga: Soal Penerapan E-Parking, Komisi II DPRD Samarinda Minta Pemkot Perbanyak Sosialisasi ke Masyarakat

Di sisi lain, Abdul Rofik menilai niat dan langkah yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda dalam penataan PKL sudah cukup baik, dan menyadari perlu tahapan dan waktu agar upaya yang dilakukan bisa terlaksana dengan baik.

"Memang perlu waktu, apalagi PKL ini latar belakangnya beragam dan cara berpikirnya beragam, jadi Pemkot harus terus melakukan sosialisasi agar upaya ini bisa efektif," tuturnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved