Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

FKUI Kaltara tak Keberatan Upah Naik Rp 15.934, tapi Minta Persyaratan

Kalangan buruh dari Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI) Kaltara, mengaku tidak keberatan dengan kenaikan upah minimum

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI
Ketua Koordinator Daerah FKUI Kaltara, Mesran, menyatakan, menjadikan UMP Kaltara pada tahun depan sebesar Rp3.016.738 dari sebelumnya Rp3.000.804 pada 2021, Jumat (19/11/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kalangan buruh dari Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI) Kaltara, mengaku tidak keberatan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 15.934.

Kenaikan tersebut menjadikan UMP Kaltara pada tahun depan sebesar Rp 3.016.738 dari sebelumnya Rp 3.000.804 pada 2021.

Menurut Koordinator Daerah FKUI Kaltara Mesran, dengan situasi pandemi Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seberapa maka besaran kenaikan upah dapat diterima.

"Kami pada dasarnya tidak keberatan," kata Mesran, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Buruh Kalimantan Utara Minta Kenaikan Upah, Sebut Pembahasan Penetapan Harus Libatkan Semua Pihak

Baca juga: UMP Kaltara 2022 Naik, Ketua Apindo Nunukan Hamim Tohari: Penetapan UMK Segera Dilakukan

Baca juga: UMP Kaltara Naik Rp 15.934, Buruh Kecewa Minta Ini ke Gubernur Zainal Arifin Paliwang

"Mungkin saat ini kenaikan tidak seberapa, mudah-mudahan kalau ekonomi Kaltara naik upah bisa naik," tambahnya.

Mesran menyampaikan, ke depan pihak Disnakertrans harus lebih inklusif dalam melakukan pembahasan penetapan UMP.

Mengingat pada rapat pembahasan Kamis lalu di Tarakan, pihak FKUI tidak dilibatkan dalam bagian Dewan Pengupahan.

"Kami tidak dilibatkan dalam pengupahan, upah itu harusnya disepakati bersama-sama, FKUI tidak ikut, mereka memilih atas dasar selera," keluhnya.

Baca juga: Di Sela-sela Sambutan, Gubernur Umumkan UMP Kaltara Tertinggi di Pulau Kalimantan

Tak hanya itu, pihak FKUI juga menginginkan pemerintah memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha.

Khususnya dalam menjalankan kewajiban pembayaran upah minimum.

"Kita harapkan ke depan pengawasan, kalau perusahaan tidak menerapkan aturan UMP ini bagaimana? karena masih banyak perusahaan yang belum jalankan," katanya.

"Yang kami tahu masih banyak perusahaan di perkebunan kelapa sawit itu tidak menjalankan UMP, jadi ini perlu sekali pengawasan pemerintah," harapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved