Masa Jabatan Jokowi Ditambah 3 Tahun? Politikus PDIP Bocorkan Pilpres 2024 Bisa Tak Ada, Alasannya?

"Perlu dipertimbangkan untuk menambah atau menggantikan lebih tepat.

Masa yang dianggap force majeure dua sampai tiga tahun ke depan," ucap dia.

Atas penilaian bahwa Pemilu 2024 belum tentu dilaksanakan, Effendi kembali kepada topik terkait pernyataan Nurdin Halid soal Golkar menerima Ganjar untuk Pilpres 2024.

Ia justru mempertanyakan mengapa Nurdin Halid terlihat bersemangat dan antusias, padahal Pemilu 2024 belum tentu terlaksana.

"Jadi makanya, Bung Nurdin, saking semangatnya. Pertanyaannya, memang ada Pemilu 2024?" kata Effendi.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari KPU terkait keputusan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Hal ini karena masih adanya perbedaan pandangan soal jadwal pemungutan suara antara pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR.

Baca juga: Anies Baswedan Diusung 2 Partai Ini di Pilpres 2024? Pengamat Beber Airlangga & Paloh Sudah Bertemu

Namun, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut, antara pemerintah dan penyelenggara pemilu yakni KPU telah mencapai kata sepakat terkait jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

Menurut dia, kesepakatan itu terjadi pada pertemuan antara komisioner KPU dan Presiden Joko Widodo, 11 November 2021.

"Kami sudah mendapat informasi bahwa pada tanggal 11 yang lalu, semua komisioner KPU sudah bertemu Bapak Presiden.

Di mana Pak Presiden didampingi oleh mendagri dan mensesneg, yang katanya, insya Allah kabarnya sudah ada kesepakatan," kata Rifqinizamy dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Relawan Deklarasi Puan Maharani ke Pilpres 2024 di Kandang Ganjar Pranowo, Sama dengan Ahok & Risma

Rifqinizamy menyampaikan, berdasarkan informasi yang ia terima, kesepakatan tanggal yang didapat yaitu pemungutan suara sekitar Februari 2024. (*)