Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Mengadu Terkait Sertifikasi Pendidik, Komisi IV Audiensi Bersama Gabungan Guru SD dan SMP

Komisi IV DPRD Kaltim menerima aduan dari perwakilan gabungan guru SD dan SMP di Samarinda dengan melakukan audiensi terkait bagaimana mendapatkan ser

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Gabungan para guru SD dan SMP mengadu kepada Komisi IV DPRD Kaltim di ruang rapat gedung D lantai 3, Kamis (18/11/2021) lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi IV DPRD Kaltim menerima aduan dari perwakilan gabungan guru SD dan SMP di Samarinda dengan melakukan audiensi terkait bagaimana mendapatkan sertifikasi melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Kamis (18/11/2021).

Ketua rombongan Yuli Purwanti mengatakan, maksud dan tujuannya adalah memohon bagi nama-nama yang sudah menjadi kandidat program PPG yang telah beberapa kali ikut pre-test dapat segera mengikuti pelatihan.

Baca juga: Komisi I dan Komisi II Terima Aduan Warga Kota Bangun soal Dugaan Penyerobotan Lahan

Selain itu, ia juga meminta pemerintah menunda untuk membuka pre test baru sebelum nama-nama yang sudah menjadi kandidat telah dinyatakan lulus.

"Juga bisa mendapatkan sertifikat pendidik (serdik) karena sangat penting bagi kami guru-guru untuk mengembangkan karier kami sebagai guru," katanya.

Menurutnya, guru akan diakui secara sah sebagai guru apabila memiliki SK jabatan fungsional.

Namun untuk mendapatkan SK jabatan fungsional, syaratnya harus memiliki serdik dan ini alurnya untuk mengikuti PPG.

Baca juga: Komisi I DPRD Kaltim Dukung Hibah Lahan di Graha Indah Balikpapan

Sementara Yuli dan kawan-kawan sebagian besar tidak memiliki serdik tersebut.

"Artinya PPG ini sangat penting bagi kami. Seandainya sudah PPG, jelas kami dapat SK jabatan fungsional dan bisa mengembangkan profesi kami," sebut Yuli.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya'qub mengatakan, sertifikasi guru adalah merupakan problem nasional.

Baca juga: BK DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltim Gelar Rapat Kerja

Tidak hanya di Kaltim, ternyata negara atau pemerintah tidak konsisten terhadap amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

"Memang sertifikasi ini menjadi tanggung jawab nasional. Ini juga yang kami desakan ke pemerintah, apakah sertifikasi ini berdasarkan desakan daerah ke pusat atau otomatis semua terhimpun di database nasional. Secara logika mestinya semua sudah terekam di Dapodik karena sudah PNS," ujar Rusman.

"Kami dari Komisi IV akan menyampaikan dengan santun kepada Diknas dan pemerintah kota bahwa ada aduan dari para guru. Menurut saya, pemerintah wajib untuk memperhatikan atas hak-hak guru mengikuti PPG ini," tandas Rusman. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved