Tak Cukup Bayar Toilet Umum, Said Iqbal Sorot UMP Jakarta, Anies Baswedan akan Dikepung Ribuan Buruh

TRIBUNKALTIM.CO - Puluhan ribu buruh bakal mengepung Balaikota DKI, tempat Anies Baswedan berkantor.

Hal ini diungkapkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Musababnya, kenaikan Upah Minimum Provinsi  atau UMP Jakarta 2022 dinilai sangat kecil.

Bahkan, Said Iqbal menyebut kenaikan UMP  Jakarta 2022 yang diteken Anies Baswedan tak cukup untuk sekadar membayar toilet umum.

Sebelumnya, Anies Baswedan sempat menemui kelompok buruh lainnya yang juga mengeluhkan soal UMP 2022.

Baca juga: MUI DKI Bentuk Tim Siber Sebagai Tameng Anies Baswedan di Medsos, Politikus PKB: Namanya Tim Sukses

Baca juga: Bukan Hanya Jokowi, Terduga Teroris Ini Juga Bertemu Anies Baswedan Sebelum Dibekuk Densus 88

Baca juga: Bukan Jokowi, Buruh Teriakkan Hidup Presiden Indonesia untuk Anies Baswedan, Solusi Ini Jadi Alasan

Bahkan, dalam pertemuan itu, beberapa buruh meneriakkan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal didemo oleh puluhan ribu buruh/pekerja dari gabungan 6 konfederasi pekerja nasional pada 29-30 November 2021 ini.

Ini karena keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935.

Atas kenaikan tersebut, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berkomentar kenaikan UMP tersebut tidak cukup untuk membayar toilet umum.

KSPI menghitung apabila dirata-rata, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik sebesar Rp 1.258,3 atau kurang dari Rp1.500.
Artinya, apabila buruh mau menggunakan toilet umum dengan tarif Rp 2.000, maka harus nombok.

Ibu Kota Indonesia terkaya nomor 7 di dunia tahun 2022, kenaikan upah di bawah Rp 1.500," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Senin (22/11/2021).

"Ke toilet saja enggak cukup Pak Gubernur.

Ke toilet umum itu Rp 2.000, bapak kasih rakyat Jakarta Rp 1.500," sambung Said Iqbal.

Said Iqbal pun menyindir program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menjadi penyokong bagi para buruh/pekerja untuk biaya hidup.

Nyatanya, kata dia, penerima program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut hanya di kisaran 10.000 buruh.

"Kalau bapak bilang KJP gratis, harga barang setengah, itu bohong.

Berapa yang dapat KJP, enggak lebih dari 10.000 buruh.
Nah, buruh di Jakarta ada 5 juta, berarti 4,9 juta buruh enggak dapat kartu KJP dan harga barang setengah," ucapnya.

Atas keputusan tersebut, para puluhan ribu buruh akan melangsungkan aksi unjuk rasa di empat lokasi, yakni Istana Negara, Balai Kota DKI, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Gedung DPR RI, pada 29-30 November ini.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan UMP 2022 dengan kenaikan sebesar Rp 37.749.

"Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935 (selisih Rp 37.749 dibandingkan UMP 2021)," ujar Anies Baswedan lewat siaran persnya, Minggu (21/11/2021).

Baca juga: TERUNGKAP Penyebab MUI DKI Jakarta Bentuk Cyber Army yang Bela Anies Baswedan dari Buzzer dan Hoaks

Anies Baswedan mengatakan, kenaikan UMP tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Solusi Anies Baswedan

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Momen Anies Duduk Bareng Buruh yang Geruduk Kantornya hingga Diteriaki 'Hidup Presiden Indonesia', Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu massa buruh yang berunjuk rasa meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2022 di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Demi menjelaskan sederet program yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Anies tak sungkan ikut duduk bareng ribuan buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan jawabannya di depan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Dirinya menjelaskan kenaikan UMP regulasinya tetap diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Di mana pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP 2022 yakni sebesar 1,09%.

Sehingga tugas Pemprov DKI yakni membantu dengan mengurangi pengeluaran buruh dari program yang diberikan.

"Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP tuh ngatur pendapatan.

Maka di situ diatur ketentuannya dari kementerian tenaga kerja.

Kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung.

Baca juga: Blak-blakan di Hadapan Mahfud MD, Anies Baswedan Beber 3 Penyebab Pungli, Jakarta Teken Komitmen

Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," katanya di Balai Kota DKI.

Terkait pernyataan tersebut, Anies menjabarkan dua hal yang ia soroti.

Yakni meningkatkan kesejahteraan buruh dan menurunkan biaya hidup dengan hadirnya sejumlah program dari Pemprov DKI.

Sebagai contoh, guna memangkas biaya transportasi Pemprov menghadirkan transportasi gratis bagi warga Jakarta.

"Kedua pangan murah. Kalau beli di pasar biasa harganya mahal tapi kalau beli mengikuti program kita apalagi di asosiasi buruh kita menyiapkan koperasi-koperasi di mana Pasar Jaya mengirimkan.

Para buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dengan harga yang lebih mahal," tandasnya.

Setelah menyampaikan beberapa patah kata, Anies mengajak para buruh menyanyikan lagu Padamu Negeri.

"Sebelum kita akhiri kita nyanyikan Lagu Bagimu Negeri. Yuk berdiri semua," ujar Anies di lokasi, Kamis (18/11/2021).

Tak berselang lama, satu di antara massa buruh berteriak "Hidup Presiden Indonesia".

Tak sampai di situ, teriakan kembali terdengar setelah lagu selesai dinyanyikan.

"Anies Presiden," ucap buruh.

"Hidup Presiden Buruh Indonesia," sahut buruh dari mobil komando.

Sebagai informasi, massa buruh dari FSP LEM SPSI telah melakukan unjuk rasa sedari Kamis pagi.

Mereka menuntut kenaikan UMP regional lantaran merasa kurang puas terhadap keputusan yang dikeluarkan pemerintah

Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09%.

Upah minimum merupakan suatu standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Standar ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Sementara itu, Anies Baswedan menjelaskan tugas Pemprov DKI membantu dengan mengurangi pengeluaran buruh dari program yang diberikan.

"Saya sampaikan, UMP tuh mengatur pendapatan. Maka di situ diatur ketentuannya dari Kementerian Ketenagakerjaan," terang Anies Baswedan.

Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta kata Anies, membantu dengan mengurangi pengeluaran, sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung.

"Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," imbuh dia.

Anies Baswedan menjabarkan dua hal yang disoroti, yakni meningkatkan kesejahteraan buruh dan menurunkan biaya hidup.

Soal poin kedua, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta menghadirkan sejumlah program untuk meringankan biaya hidup buruh.

Baca juga: Setelah Anies Baswedan, Kiky Saputri Ingin Me-roasting Prabowo Subianto

Ia mencontohkan, guna memangkas biaya transportasi Pemprov DKI Jakarta menghadirkan transportasi gratis bagi warga Jakarta.

Selain itu ada pangan murah. Harga di pasar mahal tapi beda halnya jika mengikuti program Pemprov DKI Jakarta.

"Apalagi di asosiasi buruh kita menyiapkan koperasi-koperasi di mana Pasar Jaya mengirimkan."

"Para buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah," tandasnya. (*)