Gelar Monev ANBK di Balikpapan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Genjot Sarpras di Tahun Depan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap  Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Balikpapan.

Menurutnya, Balikpapan merupakan salah satu wilayah yang menjadi referensi dalam mengevaluasi program pemerintah pusat yang tengah berjalan.

Hal tersebut perlu dilakukan lantaran pemerintah pusat kerap mengalami kendala di lapangan. Sehingga, evaluasi dibutuhkan untuk memperbaiki program.

Terutama terkait ANBK yang diharapkan menjadi basis data dalam menjalankan program di masa mendatang.

"Pelaksanaannya seperti apa kita pengin cek. Evaluasi akan dijadikan umpan balik kepada para guru, orangtua dan penyelenggara pendidikan," ujarnya, Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Tak Ditanggung BOS, Bocah SD di Krayan Nunukan Harus Siapkan Rp 1 Juta demi Ikut ANBK

Baca juga: Akibat Lockdown di Malaysia, 7 Anak dari Pekerja Migran Indonesia Batal Ikut ANBK di Tanah Air

ANBK adalah evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah.

ANBK digelar secara semi online maupun online, juga dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/sederajat.

Maka itu, pemerintah pusat bersama legislatif pun akan berkomitmen dalam mendorong transformasi digital di sekolah. Menurutnya perlu sinergi antara pusat dan daerah.

"Alhamdulillah komit dalam pengadaan TIK masih berjalan dan bertahap, mungkin tahun depannya akan tuntas dengan melihat skala prioritas," kata Hetifah Sjaifudian.

Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Asrijanti mengatakan, secara umum kegiatan ANBK di seluruh Indonesia berjalan lancar.

Baca juga: ANBK di Kutai Barat Digelar Awal Oktober, Jaringan Internet Diharapkan Berjalan Lancar

Kendati demikian, pihaknya tak memungkiri adanya kendala terutama terkait dengan sarana pendukung seperti komputer yang wajib dimiliki setiap sekolah.

Hal tersebut menyebabkan sejumlah sekolah harus menumpang ke sekolah lain. Ini menjadi tantangan tersendiri.

Untuk itu pengadaan infrastruktur akan digenjot di tahun depan.

"Ada 172 ribu SD di Indonesia yang melaksanakan ANBK, jumlah yang sangat banyak. Karena berbasis komputer belum semuanya bisa melaksanakannya dengan mandiri," tuturnya. (*)