Breaking News:

Berita Bontang Terkini

Rencana Merumahkan Sejumlah Pegawai Honorer di Pemkot Ditolak Ketua DPRD Bontang, Berikut Alasannya

Rencana mengevaluasi kontrak pegawai honorer ini buntut dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer senilai Rp 149 miliar.

Penulis: Ismail Usman | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Hasdam tegas menolak rencana pemerintah merumahkan pegawai honorer.┬áTRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pemkot Bontang berencana merumahkan sebagian tenaga kontrak daerah (TKD) atau honorer tahun depan.

Rencana mengevaluasi kontrak pegawai honorer ini buntut dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer senilai Rp 149 miliar.

"Kerana menghemat anggaran. Jadi pemerintah hanya memberdayakan pegawai sesuai kebutuhan kerja. Pegawai yang tak memenuhi standar akan dirumahkan," ujar Sekretaris Kota Bontang, Aji Erlynawati baru-baru ini.

Bahkan kata Aji, tahun depan Pemkot Bontang pastikan tidak ada penambahan pegawai honorer lagi.

Hal itu berdasarkan instruksi Wali Kota Bontang yang tertuang dalam surat edaran nomor 800/1185/BKPSDM.02. "Kita tidak nambah. OPD yang kekurangan pegawai akan diisi dari OPD lain yang kelebihan tenaga pegawai," bebernya.

Baca juga: Penerima Subsidi Gaji Tak Hanya Pekerja, Pegawai Honorer Juga Dapat BSU Rp 1 Juta, Cek Syaratnya

Baca juga: Beredar Luas Isu Pengangkatan Pegawai Honorer Jadi PNS, BKPPD Kutai Barat Berikan Penjelasan

Baca juga: THR PNS Sudah Cair, Cek Kabar Gembira THR Idul Fitri Pegawai Honor, Bagaimana THR Karyawan Swasta?

Namun, rencana merumahkan sejumlah pegawai kontrak itu mendapat penolakan dari ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Hasdam.

Menurutnya, merumahkan pegawai di tengah kondisi ekonomi masyarat yang sulit justru menimbulkan masalah baru.

"Seharusnya tidak perlu merumahkan. Karena kasihan. Waktunya tidak tepat. Karena kondisi masyarakat lagi susah. Belum lagi cari kerja sekarang makin sulit karena pandemi," ujarnya.

Sementara rencana tidak menambah pegawai honorer, Politisi muda Partai Golkar ini justru sangat bersepakat.

Sebab Faiz menilai langkah pemerintah itu tepat lantaran perlu menyesuaikan kemampuan anggaran yang saat ini terpangkas dipangkas pusat.

"Kalau itu sepakat. Tidak perlu ada penambahan. Tapi kalau soal rencana ada rumahkan, sebaiknya tidak perlu," tegas Faiz. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved