Breaking News:

Berita Berau Terkini

DPRD Berau Minta Sebelum Pembangunan Permasalahan Lahan Harus Diselesaikan

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Abdul Waris meminta Pemkab Berau untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI PENGESTI
Ketua RT 13 yang berada di kawasan lahan pembangunan rumah sakit tipe B.TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI PENGESTI 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB– Salah satu permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Berau, untuk membangun Rumah Sakit Tipe-B adalah masih adanya masyarakat yang mendiami dan memiliki kebun di lokasi rumah sakit.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Abdul Waris meminta Pemkab Berau untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Politikus Partai Demokrat ini menuturkan, permasalahan ini haruslah menjadi perhatian penting para pengambil kebijakan.

Ia memberikan masukan kepada Pemkab untuk bisa menggandeng aparat hukum dan melakukan pendekatan secara persuasif.

Baca juga: Pengedar Sabu Dibekuk Satresnarkoba Polres Berau

Baca juga: Jadwal SKB di Berau Diumumkan, Peserta Langgar Tata Tertib Langsung Gugur

Baca juga: 52 Cabor Ditetapkan Sementara untuk Ajang Porprov di Berau, Pemprov Bantu Rp 100 M

“Masalah lahan ini memang yang terpenting dan harus segera dicarikan solusinya. Pemkab bisa menggandeng aparat hukum misalnya kejaksaan. Tetapi yang dalam penyelesaian masalah ini harus tetap diperhatikan masyarakatnya,” jelasnya pada Senin (29/11/2021).

Dikatakannya, meskipun nantinya ada bantuan aparat hukum dalam penyelesaian masalah lahan, Pemkab harus tetap fokus pada masyarakat.

Kalau memang masyarakat di sekitar lokasi pembangunan RS baru harus diberi ganti rugi maka itu harus dibayar.

Tetapi masyarakat juga tidak boleh bersikeras, karena ini juga untuk kepentingan orang banyak.

RS yang ada sekarang tidak bisa dikembangkan karena keterbatasan lahan.

“Sedangkan untuk lahan Rumah Sakit Tipe-B hingga sekarang masih belum ada kejelasan. Jadi memang harus ada saling pengertian antara kedua belah pihak, Pemkab dan masyarakat,” sambungnya.

Baca juga: Bupati Buka MTB Berau Open 2021, Sri Juniarsih Apresiasi DPD KNPI Berau

Anggota DPRD Berau yang sebelumnya berada di Komisi III ini menambahkan, masalah lahan sudah urgent untuk diselesaikan sehingga tidak terjadi lagi masalah seperti sebelumnya, dimana anggaran pembangunan sudah disiapkan tapi ternyata malah gagal lelang dan juga gagal pembangunannya.

“Ini sudah 10 tahun berjalan. Kita minta Pemkab betul-betul menyelesaikan soal lahan ini supaya pekerjaan bisa dilelang. Ini juga agar bisa segera mencari sumber pendanaan lain, karena anggaran yang disiapkan baru setengahnya saja. Masih ada Rp 300 miliar lagi yang harus dicari dari total keseluruhan pembangunan Rp 600 miliar,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved