Berita Nasional Terkini

Pengamat Bongkar Alasan Anies Baswedan Tak Dukung Lagi Reuni 212, Takut Cap Radikal di Pilpres 2024?

Pengamat bongkar alasan Anies Baswedan tak dukung lagi reuni 212, takut cap radikal di Pilpres 2024?

Editor: Rafan Arif Dwinanto
(KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJO)
Massa reuni 212 di perempatan Jalan MH Thamrin-Jalan Kebon Sirih bergerak ke arah Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (2/12/2021) pagi. Anies Baswedan dinilai menjaga jarak dengan kelompok PA 212 

TRIBUNKALTIM.CO - Anies Baswedan tak menghadiri acara reuni 212 di Jakarta yang dibubarkan Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta ini pun tak menerbitkan izin atau rekomendasi gelaran reuni 212.

Pengamat Politik Ujang Komarudin mengungkapkan Anies Baswedan mulai menjaga jarak dari kelompok Persaudaraan Alumni atau PA 212.

Ujang Komaruddin pun memaklumi langkah Anies Baswedan memilih tak lagi dekat dengan kelompok yang berkontribusi terhadap keberhasilannya di Pilgub DKI 2017 lalu.

Menurut Ujang Komaruddin, langkah jaga jarak ini perlu dilakukan Anies Baswedan jika ingin bertarung di Pilpres 2024.

Pasalnya, kelompok PA 212 kerap diberi stigma radikal oleh lawan politiknya.

Baca juga: REAKSI Gubernur Anies Baswedan Menyoal Reuni 212, Pilih Tak Berkomentar Hanya Angkat Jempol

Baca juga: HASIL SURVEI 3 Pasangan Terkuat di Pilpres 2024: Prabowo - Puan, Ganjar - Ridwan Kamil & Anies - AHY

Baca juga: Akhirnya Anies Blak-blakan Mengapa Ngotot Menggelar Formula E, Alasan Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Anies 2 Kali Absen di Reuni 212 hingga Tak Beri Izin, Ini Analisis Pengamat Politik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai mulai menjaga jarak dengan Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212.

"Anies terlihat mulai menjaga jarak demi kepentingan Pilpres 2024.

Jangankan hadir, bahkan tahun ini izin acaranya (reuni 212) saja tidak dikasih," ujar Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Kamis (2/12/2021).

Namun Ujang Komaruddin menganggap wajar jika Anies mulai menjaga jarak dengan kelompok PA 212.

Karena hal itu semata-mata sebagai langkah politik demi kepentingan agenda Pemilu 2024.

Ujang menilai jika Anies Baswedan ingin menjajal Pilpres 2024 maka harus didukung semua kalangan.

Tidak melulu dengan salah satu kelompok.

Anies Baswedan boleh diuntungkan dari gerakan kelompok tersebut saat Pilkada DKI 2017, tapi lanskap politik nasional akan sangat berbeda.

Apalagi kelompok PA 212, selama ini kerap diidentikkan dengan kelompok garis keras.

Bisa-bisa Anies Baswedan dicap sebagai radikal yang jadi bulan-bulanan lawan politiknya jika maju di kancah Pilpres 2024.

"Anies kalau hanya didukung 212 itu sesuatu kekurangan. Anies kalau mau capres harus didukung semua kalangan," ujar Ujang.

Diketahui dua tahun terakhir, Anies sudah dua kali tidak hadir di acara reuni 212.

Tahun lalu saat acara reuni digelar secara virtual, Anies absen.

Pada tahun ini kegiatan yang digelar setiap 2 Desember Anies tidak hadir.

Baca juga: Hari Ini, Ribuan Buruh Kepung Kantor Anies Baswedan, Said Iqbal Minta Gubernur DKI Stop Berbohong

Anies Baswedan memilih hadir di acara penandatanganan perjanjian kredit pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta.

Dibanding bergabung bersama massa reuni 212 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Padahal di dua tahun sebelumnya Anies rela hadir di tengah-tengah kelompok massa yang telah mendukungnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

Respon Anies Baswedan

Anies Baswedan tidak berkomentar saat ditanya terkait acara Reuni 212.

Anies dicecar awak media terkait Reuni 212 yang digelar di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Kamis (2/12/2021).

Anies Baswedan ditanya apakah akan hadir dan mengikuti acara Reuni 212.

Dia juga dimintai tanggapan soal reuni tersebut usai acara kolaborasi 19 Bank dan PT PNM untuk kredit usaha mikro di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Namun, Anies Baswedan tidak menjawab.

Dia hanya melempar senyum sambil mengangkat jempol kanannya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, dia dan Anies tidak hadir dalam acara Reuni 212.

Riza menyebutkan, mereka ada agenda kegiatan bersama kementerian sehingga tak bisa hadir dalam acara Reuni 212.

"Ada acara dengan kementerian," kata Riza, Rabu (1/12/2021) malam.

Baca juga: Terjawab Alasan Anies Baswedan Akhirnya Libatkan Tokoh Nasional di Formula E, Ingin Bertemu Jokowi

Riza justru meminta panitia mempertimbangkan acara tersebut karena berpotensi menimbulkan kerumunan dan penyebaran Covid-19.

"Kami minta supaya panitia mempertimbangkan kembali karena ini masa pandemi," tutur Riza.

Tidak Memberi Izin

Selain tidak hadir, nyatanya Anies Baswedan juga tidak memberi izin keramaian bagi panitia reuni 212 untuk berkumpul di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Alhasil massa yang ingin datang ke titik kumpul digiring polisi untuk membubarkan diri.

Bahkan sejumlah titik menuju Patung Kuda pun ditutup untuk mencegah massa dari berbagai daerah datang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan, pembubaran massa reuni 212 ini lantaran tidak ada izin keramaian.

Terlebih, massa yang menjadikan kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha sebagai titik kumpul tidak mendapatkan izin dari Pemprov DKI Jakarta.

Zulpan menjelaskan, izin keramaian di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha berada di bawah pemerintah daerah.

Pemprov DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin penggunaan lokasi tersebut untuk kegiatan.

"Patung kuda ini tidak di bawah Polda Metro izinnya, tetapi pemerintah daerah.

Nah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin," ujar Zulpan, Kamis (2/12/2021).

Zulpan menegaskan, Polda Metro Jaya tidak menghalangi dan membedakan masyarakat yang ingin menyatakan pendapat.

Baca juga: Cak Imin Kritik Cara Bamsoet dkk Desak Sri Mulyani Dicopot, Bos PKB: Malah Dipertahankan Jokowi

Namun karena tidak ada izin keramaian, maka kepolisian harus membubarkan massa.

Polda Metro Jaya juga tidak mengeluarkan izin kegiatan bagi reuni 212 karena kegiatan tersebut tidak mendapat rekomendasi dari Satgas Covid-19 DKI Jakarta.

"Bukan kita menyumbat masyarakat menyampaikan pendapat atau menyumbat demokrasi.

Tetapi waktunya tidak tepat di situasi pandemi saat ini," ujar Zulpan. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved