Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

DPRD Kaltara Tetapkan Jadwal Sidang Paripurna Rabu 15 Desember 2021, Berikut Agendanya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara atau DPRD Kaltara melalui Badan Musyawarah (Bamus) kembali menggelar rapat

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah, menyatakan, berdasarkan ketentuan tersebut juga diatur mengenai tahapan rapat paripurna pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD, Senin (13/12/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara atau DPRD Kaltara melalui Badan Musyawarah (Bamus) kembali menggelar rapat pembahasan jadwal agenda kegiatan DPRD Kaltara, Senin (13/12/2021).

Menurut pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah, rapat Bamus dilakukan untuk menentukan jadwal kegiatan DPRD.

Itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

"Hari ini kita rapat Bamus, untuk menjadwalkan tahapan-tahapan yang menjadi kewenangan DPRD berdasarkan PP 12/2018," kata Andi Hamzah.

Baca juga: DPRD Kaltara Tetapkan Jadwal Sidang Paripurna Hari Rabu Besok, Ini Agendanya

Baca juga: Soal Pembebastugasan Norhayati Andris, Pemprov Belum Terima Surat dari DPRD Kaltara

Baca juga: Norhayati Andris Mencari Keadilan, Kuasa Hukum Gugat Ibu Megawati dan Jhoni Laing Impang

Menurut Andi Hamzah, berdasarkan ketentuan tersebut juga diatur mengenai tahapan rapat paripurna pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD, serta rapat paripurna pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD definitif.

Pihak Bamus DPRD Kaltara pun menyepakati rapat pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD Kaltara dilakukan pada hari Rabu.

"Rapat Bamus ini untuk membuat jadwal paripurna pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD dari PDI Perjuangan," terangnya.

"Sudah ditentukan jadwalnya, hari Rabu lusa tanggal 15 Desember," tambahnya.

Baca juga: DPP PDIP Angkat Suara, Alasan Pencopotan Norhayati Andris dari Jabatan Ketua DPRD Kaltara

"Jadi itu baru tahapan pengusulan pemberhentian dan pengangkatan dari PDI Perjuangan, itu paripurna usulan karena itu yang menjadi kewenangan kita dari PP 12/2018 itu," katanya.

Setelah rapat pengusulan selesai dilakukan, surat usulan tersebut pun diserahkan ke Pemprov Kaltara untuk nantinya ditindaklanjuti ke Kemendagri.

Halaman
12
Sumber: Tribun kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved