Pengumuman Hasil Rekapitulasi KPID Diduga Bermasalah, Pimpinan DPRD Kaltim Protes Komisi I

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hasil rekapitulasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kaltim telah keluar. Komisi I DPRD Kaltim mencatat 14 calon komisioner KPID Kaltim setelah fit and proper test yang digelar tanggal 7 Desember kemarin di Balikpapan.

Pengumuman tersebut justru dikritisi keras oleh pimpinan DPRD Kaltim. Wakil ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Senin (13/12/2021) mengatakan fit and proper test sebenarnya berjalan sesuai dengan aturan.

Hanya saja ketika pengumuman siapa yang lolos itu menjadi bermasalah. Sebab ia menyebut Komisi I selaku pansel tidak langsung mengumumkan siapa saja calon yang lolos ke pimpinan DPRD Kaltim.

Menurutnya hal tersebut tidak beretika dalam keorganisasian di Karangpaci.

"Ngeramput (sembarangan) Komisi I. Awalnya kita kasih SK ke mereka untuk bekerja tapi kok mendahului aturan organisasi. Kan pimpinan DPRD memberi SK mereka untuk kerja kok main selonong saja tidak benar itu," ucapnya.

Baca juga: Dugaan Titipan Saat Seleksi Komisioner KPID Kaltim Dibantah Pansel, Jahidin: Saya Siap Dipanggil

Baca juga: Independen Bukan Afiliasi Parpol, 21 Peserta Calon Anggota KPID Kaltim Ikuti Fit and Proper Test

Baca juga: Pertama Kali Gunakan CAT, 53 Peserta Calon Anggota KPID Kaltim Tes Lanjutan

Dia menuding pimpinan komisi I turut bermain dalam menentukan siapa saja yang lolos. Hal tersebut berasal dari laporan dari beberapa pimpinan DPRD ketika menghadiri kegiatan fit and proper test kemarin.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun yang waktu itu hadir tidak diajak dalam rapat pleno keputusan calon KPID yang lolos.

"Ini tidak bisa objektif, ada mekanisme penilaian, saya mau lihat pernilaian tolong itu kasih ke pimpinan. Kalau sudah putuskan itu ya ada lengkap Bu Sukma sekretaris (komisi I) masa tidak dilibatkan. Beliau sampai malam nunggu di ruang pleno," ucap Sigit Wibowo.

Dia menyebut rapat pleno digelar di salah satu kamar hotel tim seleksi. Atas dasar informasi itu ia menyatakan hal tersebut sudah tidak beretika.

Untuk itu ia pun akan melaporkan hal itu ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim terkait adanya informasi tersebut. "Komisi I itu saya panggil BK jadi mereka (Timsel) belum melaporkan ke pimpinan main selonong kayak maling," ucap politisi Partai PAN ini.

Baca juga: Hari Ini, 53 Orang Calon Anggota KPID Kaltim Ikuti Tes Tertulis

Jahidin Sebut Hindari Intervensi

Sementara itu ketua Komisi I Jahidin membantah pihaknya melakukan tindakan diluar aturan. Ia mengatakan hasil seleksi Fit and Proper yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Kaltim di internal DPRD terjadi pro dan kontra. Hal tersebut disebabkan ada 2 oknum unsur pimpinan ikut mengintervensi.

Jahidin menyebut kedua oknum pimpinan tersebut menghendaki yang masuk rangking 10 akan diakomodir dalam urutan 1 sampai 7. Yaitu, peserta yang rangkingnya urutan ke 10 sesuai dengan hasil Fit and Proper yang direkap oleh 9 penguji dipaksakan untuk dimasukkan 7 besar.

"Yang satu oknum pimpinan lagi, tidak perlu saya sebutkan namanya. Masuk 14 besar pun tidak, dalam uji Fit and Proper Test. Uji tertulis masuk urutan 13 juga minta dimasukkan dalam 7 besar. Sehingga kami panitia bersepakat bahwa kita tidak boleh terpengaruh intervensi dari luar. Jadi yang berhak masuk 7 besar itu yang kita tetapkan, 8 sampai 14 itulah cadangan," beber Jahidin.

Dia menegaskan bahwa, hasil keputusan tersebut bukan kemauan dirinya selaku Ketua Komisi 1. Namun kesepakatan itu berasal dari hasi delapan penguji. Sedangkan satu penguji tidak ikut tanda tangan karena disebut-sebut ditekan oleh partainya.

"Sehingga tidak mau ikut tanda tangan karena ditekan oleh partainya. Sehingga tidak mau tandatangan yang tadinya dari fraksi titipannya yang urutan ke 13," katanya. (*)