Breaking News:

Berita Bulungan Terkini

KPP Pratama Tanjung Redeb Gelar Roadshow Monev, Amankan Setoran Pajak dari Bulungan dan Kaltara

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb Mu’alif beserta jajaran melakukan roadshow ke Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI FAWDI
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb Mu’alif. Ia menyampaikan, monitoring dan evaluasi juga dilakukan agar pihak pemerintah daerah dapat mempercepat penyerapan anggaran, khususnya dari DIPA dan Dana Desa. TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI FAWDI 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb Mu’alif beserta jajaran melakukan roadshow ke Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara.

Roadshow ini dilakukan dengan mengunjungi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bulungan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.

“Kegiatan kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) terkait dengan pengamanan penerimaan pajak 2021," kata Mu'Alif, Rabu (15/12/2021).

"Sebelumnya kami kunjungi Malinau dan Tana Tidung. Untuk hari ini kami lakukan kunjungan ke BKAD Bulungan, dilanjutkan dengan Bapenda Kaltara," tambahnya.

Mu'alif menyampaikan, monitoring dan evaluasi juga dilakukan agar pihak pemerintah daerah dapat mempercepat penyerapan anggaran, khususnya dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Desa.

Baca juga: Kepala KPP Pratama Tanjung Redeb Sebut Kepatuhan Wajib Pajak KTT Capai 95 Persen

Baca juga: Kepala KPP Pratama Tanjung Redeb Keluhkan Jaringan Internet di Tana Tidung

Selain percepat penyerapan anggaran, monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk mengamankan setoran pajak negara dari penyerapan anggaran.

"Kami monitoring evaluasi sampai di mana penyerapan anggaran DIPA dan Dana Desa," katanya.

"Karena di Bulungan, sampai 30 November setoran pajaknya itu sebesar 93,32 persen dari target Rp 391 miliar, jadi kita masih mengejar sekitar 6 persen untuk capai 100 persen," katanya.

Menurut Mu'alif masih ada potensi setoran pajak sekitar Rp 22 miliar baik dari Pemkab Bulungan maupun dari Pemprov Kaltara yang belum terpenuhi.

Di mana dari Rp 22 miliar tersebut, sekitar Rp 7 miliar berasal dari Pemkab Bulungan, dan sekitar Rp 15 miliar datang dari Pemprov Kaltara.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved