Komisi III DPRD Kaltim Lakukan Sidak, Curah Hujan Tinggi Hambat Pembangunan RS Korpri

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi III DPRD Kaltim melakukan inspeksi mendadak (sidak) di empat pembangunan gedung berbeda di wilayah Kota Samarinda, Selasa (21/12/2021).

Tujuan dari sidak ini tidak lain untuk mengetahui progres pembangunan keempat gedung tersebut menjelang berakhirnya waktu pelaksanaannya.

Tinjauan pertama dilakukan dengan mendatangi gedung BPKAD Kaltim, lalu gedung rumah sakit (RS) mata yang dilanjutkan ke gedung RS Korpri, dan terakhir di Gedung Inspektorat.

Berkomentar mengenai hasil sidak pada hari ini, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menerangkan bahwa progres pembangunan RS Korpri memang ada keterlambatan.

Baca juga: Komisi III DPRD Kaltim Tinjau Proyek Empat Gedung di Samarinda

Dengan segala macam problem di lapangan, politikus Golkar itu memahami permasalahan yang dialami kontraktor dikarenakan musim penghujan.

"Ini karena curah hujan yang tinggi, bahan material yang susah dan seterusnya. Memang ini merupakan alasan yang selalu berulang, namun mungkin ini juga karena keterlambatan pembahasan anggaran jadi dampaknya seperti saat ini," ungkapnya.

Menurutnya, keterlambatan pembangunan ini merupakan momen pertama yang terjadi di Komisi III DPRD Kaltim.

“Ada satu gedung yang dibangun tanpa membicarakannya dengan kemitraan, dampaknya terjadi keterlambatan," paparnya.

Oleh sebab itu, ia berharap agar ke depannya setiap pembangunan yang berhubungan dengan kemitraan dapat dibahas bersama kemitraan.

"Biar kita bisa membahasnya dari awal, ini sudah setengah jalan. Intinya, nanti kita lihat hingga tanggal 28 Desember lagi, pasalnya curah hujan dan material ini kan menentukan progressnya," ucapnya.

Baca juga: Pansus BMD Kaltim Sampaikan Laporan Akhir

Menanggapi keterlambatan tersebut, Project Manager PT Telaga Paser Kuta yang menangani RS Korpri Erik Hermanus pun angkat bicara.

Ada banyak faktor yang menjadi kendala di lapangan, pertama karena adanya perubahan dari tiang pancang, yang awalnya 12 meter berubah menjadi 24 meter.

"Terjadi perubahan pancang itu karena tadinya bukan di sini, melainkan di Kesuma Bangsa. Lalu dipindahkan ke sini, maka saat dipindahkan dan lelang berjalan, akhirnya kita melakukan sondir test di daerah sini. Kita ketahui 24 meter sedangkan kontrak awal hanya 12 meter," bebernya.

Kedua, kondisi lahan berlumpur menjadi salah satu keterlambatan pembangunan.

Jadi pada saat pemancangan pun, pihaknya mengalami kendala dengan lumpur bahkan kondisi di lapangan sempat tergenang banjir.