Kurikulum Prototipe Berpotensi Diterapkan di Kaltim, Begini Penjelasan Wakil Ketua Komisi X DPR RI

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi kebijakan Kemendikbudristek terkait dengan kurikulum di tahun 2022.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Workshop Sosialisasi Buku dan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran di Balikpapan.

Menurut Hetifah Sjaifudian, harus ada penyesuaian kurikulum yang dilakukan dalam pembelajaran, mengingat sejumlah sekolah mulai melaksanakan PTM terbatas.

"Yang jelas harus ada kejelasan penggunaan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar di tahun depan," ujarnya, Kamis (23/12/2021).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menjelaskan, ada tiga opsi kurikulum yang diberikan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di tahun depan.

Baca juga: Polsek Barong Tongkok dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Pantau Penerapan Prokes Saat PTM

Baca juga: PTM Terbatas di Kutai Barat Berjalan Aman dan Lancar, Tidak Ada Indikasi Kluster Baru Covid-19

Pertama dengan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, atau dengan Kurikulum Prototipe. Satu dari ketiga pilihan itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan di setiap sekolah.

Namun, kata Hetifah Sjaifudian, sebanyak 2.500 sekolah penggerak di Indonesia kini mulai mengimplementasikan penggunaan kurikulum prototipe.

Meski di wilayah Kalimantan Timur belum ada yang menerapkan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kurikulum prototipe dalam waktu dekat diterapkan di Benua Etam.

"Kita melihat kurikulum prototipe cukup bagus diterapkan di daerah lain, itu juga dimungkinkan untuk digunakan di Kaltim. Cukup layak untuk dikaji dan dilanjutkan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan mekanisme kurikulum prototipe.

Baca juga: Disdik Kaltim Ingin Gelar PTM 100 Persen Tahun Depan, Murid Akui Sudah Bosan Belajar Online

Dengan kurikulum prototipe, siswa akan lebih mudah mendapatkan banyak ruang untuk mengembangkan karakter dan melatih kompetensi.

Untuk pendidikan tingkat SMA misalnya, tidak lagi mengharuskan siswa memilih penjurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) atau bahasa.

Peminatan tersebut disesuaikan dengan keinginan belajar siswa.

Jika siswa ingin menekuni bidang mesin, konstruksi, atau menjadi insinyur, maka siswa tersebut bisa mengambil mata pelajaran matematika lanjutan dan fisika lanjutan tanpa mengambil biologi.

Dalam kurikulum prototipe siswa juga diwajibkan mengambil 18 jam pelajaran wajib dan 20 jam pelajaran pilihan per minggu.

"Setiap bab bisa diramu sendiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan muridnya. Pengembangan karakter akan jauh lebih efektif, karena dilatih kepekaan sosial," kata lAnindito Aditomo.

Baca juga: Hingga Satu Bulan Pelaksanaan PTM di Kaltara, Disdikbud Belum Temukan Klaster Covid-19 di Sekolah