KKB Makin Brutal, Jenderal TNI Andika Perkasa Diminta Tak Salah Kirim Prajurit ke Papua

TRIBUNKALTIM.CO - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didesak untuk menempatkan prajurit yang peka terhadap persoalan di Papua.

Hal ini berkaitan dengan teror yang terus dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, aksi teror yang dilakukan KKB Papua makin brutal, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, serta kerugian material lainnya.

Konflik terkait KKB Papua memang menjadi fokus utama Jenderal Andika perkasa saat ini.

Mengingat aksi teror mereka semakin brutal dan mengakibatkan TNI-Polri hingga warga sipil menjadi korban.

Untuk mengatasi masalah ini, Jenderal Andika Perkasa diminta agar menempatkan perwira serta prajurit yang peka soal Papua.

Baca juga: Aksi Brutal KKB Papua Sebabkan 11 Prajurit TNI Gugur, Kini 27 Anggota Teroris Kembali ke NKRI

Baca juga: Kirim Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi, KKB Papua Ajukan Permintaan Sekaligus Ancaman

Baca juga: Kronologi Anak Buah Jenderal Andika Perkasa Diduga Membelot ke KKB Papua, Bawa Kabur Senjata Api

Untuk menghindari munculnya masalah baru di tengah masyarakat asli Papua, khususnya dalam penanganan KKB Papua.

Hal ini disampaikan Alumni Universitas Pertahanan (Unhan) asal Papua, Habelino Sawaki, merespon keinginan Jenderal Andika Perkasa melakukan pendekatan humanis dalam penanganan persoalan di Bumi Cenderawasih.

"Tempatkanlah orang-orang yang berkepribadian baik dan peka pada permasalahan Papua," ujar Sawaki, Minggu (28/11/2021), melansir dari Surya.co.id berjudul KKB Papua Makin Beringas, Jenderal Andika Perkasa Diminta Tempatkan Prajurit dengan Kriteria Khusus.

Ia menyarankan perlu dipertimbangkan penempatan personel pada berbagai jabatan strategis TNI di Papua.

Menurut Sawaki, penempatan perwira yang kurang tepat, dapat membuat persoalan Papua semakin runyam.

Kedua, ia berharap agar para perwira yang ditempatkan bisa membawa kesejukkan di Papua.

Baca juga: Usai Kehilangan Markas Komando, 21 Anggota KKB Papua Pilih Kembali ke NKRI, Akui Salah Jalan

"Ini bukan ditentukan oleh pangkat yang telah memenuhi syarat, tetapi lebih karena hati nurani luhur dan kesediaan untuk melayani rakyat Papua," katanya.

Sawaki mengatakan, penempatan perwira TNI di Papua haruslah yang cukup visioner, sehingga bisa melihat secara jauh ke depan.

"Jangan sampai saran yang diberikan oleh Perwira TNI di Papua, hanya sekadar saran yang bersifat normatif atau bersifat jangka pendek saja," pungkasnya.

Apalagi, kata dia, saran seperti itu hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi malah menjadi bumerang di kemudian hari.

"Kami berharap, kepedulian nyata terhadap rakyat Papua tercermin dalam tindakan TNI dan Polri, sehingga dapat terus memenangkan hati, kepercayaan, dan cinta rakyat Papua," ujarnya.

Dia menegaskan, jangan hanya melihat loyalitas seorang perwira kepada atasan.

Baca juga: Polri Bongkar Mengapa Kontak Senjata dengan KKB Papua Masih Terjadi, Kelompok Lamek Taplo Brutal

"Tetapi yang terpenting adalah bagaimana yang bersangkutan bisa mendapatkan kepercayaan dan memenangkan hati rakyat Papua," pungkasnya.

"Contoh pembelajaran yang baik adalah Jenderal Acub Zainal dan Jenderal JB Wenas."

Menurutnya, kedua tokoh tersebut dikenal sebagai perwira yang loyal kepada NKRI, serta dicintai rakyat Papua.

"Keduanya berhasil menetapkan standar dan code of conduct perwira TNI atau Polri di Papua," katanya.

Ia juga mengaku prihatin dengan kondisi konflik Papua.

"Situasi saat ini, jika dipandang sebelah mata bisa menjadi ledakan besar di masa mendatang," katanya.

Baca juga: Berada di Puncak Gunung, TNI & Polri Temukan Markas Komando KKB Papua, Anggota Teroris Ditangkap

Karenanya, perwira dengan hati nurani luhur, peka, mampu berempati, dapat menjadi panutan yang dibutuhkan.

"Serta mau melayani menjadi kriteria utama personel yang ditugaskan di Papua," sambungnya.

Selain mampu memberikan contoh bagi bawahannya, para pejabat ini juga diharapkan memiliki kedekatan hati dengan rakyat Papua, serta tidak sekadar menjalankan tugas.

"Kami berharap kembali, Papua dapat menjadi daerah yang berkontribusi pada NKRI yang damai, maju, dan sejahtera," tandasnya.

Ia berharap, dengan percepatan pembangunan yang ada, Papua bisa lebih berperan serta dan menjadi barometer pembangunan Indonesia bagian timur.

Bersama alumni Unhan, pihaknya siap untuk membantu Panglima TNI, manakala diperlukan dan diharapkan Papua bisa menjadi tempat yang lebih sejuk, damai dan sejahtera.

Baca juga: Kecam Pernyataan Jenderal Dudung Abdurachman, Habib Bahar bin Smith Minta KSAD Urusi KKB Papua

Sementara itu, tercatat di tahun 2021, KKB telah melakukan 92 kali aksi.

Berdasarkan catatan sedikitnya ada 34 orang menjadi korban, baik TNI-Polri dan warga sipil.

Menyikapi hal itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan penindakan hukum kepada KKB akan tetap dilakukan selama kelompok tersebut masih membuat aksi kekerasan.

“Kami aparat keamanan tetap mengedepankan kesejahteraan dalam penanganan KKB,” ungkapnya beberapa waktu lalu di Jayapura, Papua, dilansir dari Tribun-Papua.com berjudul Ini Prediksi Ancaman yang Terjadi di Papua Tahun 2022 Nanti.

Kata Fakhiri, dalam penanganan KKB Papua, pemerintah daerah memiliki peran penting.

“Kepala daerah memiliki peran sangat peting untuk bisa mendekati KKB. Bupati memiliki hubungan emosional dengan KKB dibandingkan aparat,” jelasnya.

Disamping itu, Fakhiri menyebutkan langkah kongrit yang dilakukan Polda Papua kedepannya yakni soft approach.

“Kami upaya melakukan pendekatan soft kepada semua kelompok, naik masyarakat dan kelompok yang bersebrangaan idialisme,” bebernya.

Sebelumnya, dalam kurun waktu 12 bulan sejak Januari hingga Desember 2021, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah melakukan 92 aksi di 5 Kabupaten di Provinsi Papua.

Baca juga: Kontak Senjata Tak Terhindarkan, TNI-Polri Tangkap Anggota KKB Papua Berpakaian Layaknya Kopassus

Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dalam refleksi akhir tahun, Kamis (23/12/2021) pagi.

Kata Fakhiri, dari 92 aksi, sedikitnya ada 34 orang meninggal dunia.

"TNI 11, Polri 4 sedangkan warga sipil ada 19," jelasnya.

Sementara korban luka, Ia menyebutkan ada 34 orang.

"TNI 19, polri 4 dan warga sipil 11 orang," ucapnya.

Disamping itu, jenderal polisi bintang dua ini pun menyebutkan selain korban dari TNI/Polri dan warga sipil, KKB pun tidak luput menjadi korban dalam rentetan aksi tersebut.

Baca juga: Polri Bongkar Mengapa Kontak Senjata dengan KKB Papua Masih Terjadi, Kelompok Lamek Taplo Brutal

"Kalau dari mereka (KKB red) 12 orang jadi korban dalam upaya penindakan dan kontak yang terjadi," jelasnya.

Ia pun menambahkan selama tahun 2021, Polda Papua telah melaksanakan 13 operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan.

"Pendekatan persuasif langkah untuk merangkul terbukti ada 27 pentolan KKB kembali ke pengakuan NKRI," bebernya. (*)

Berita Nasional Terkini