Beber Capaian Sepanjang 2021, Kejari Samarinda Ungkap Pemulihan dan Pendapatan Uang Negara 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Di penghujung tahun 2021 Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda membeberkan hasil capaian dalam mengungkap pemulihan dan pendapatan Negara, Selasa (28/12/2021). 

Meski sebaran pandemi Covid-19 diakui jadi kendala, tetapi Korps Adhyaksa tetap terus melakukan kinerja. 

Kejari Samarinda menjelaskan sudah melakukan penyelamatan aset dari kerja sama beberapa instansi.

Semisal, surat kuasa non ligitasi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Kantor Syahbandar dan Otoritas (KSOP) Pelabuhan Samarinda, dan Perumdam Tirta Kencana Samarinda. 

Keuangan Pemkot Samarinda dipulihkan oleh Kejari Samarinda sebesar Rp 1.163.516.931. 

Baca juga: Kejari Samarinda Akui Sudah Tagih Piutang Pajak ke Hotel Selyca Mulia

Baca juga: Kejari Samarinda Belum Beri Tanggapan Soal Kasus Dugaan Cek Kosong Libatkan Hasanuddin Masud

Lalu BPJS Ketenagakerjaan dipulihkan sebesar Rp 1.984.648.729 dan Keuangan BPJS Kesehatan dipulihkan oleh sebesar Rp 13.891.704.

Serta Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dipulihkan sebesar Rp 195.830.842. 

"Seluruhnya jika ditotal mencapai besaran Rp 3.357.888.206," ungkap Kepala Kejari Samarinda, Heru Widiarmoko, Selasa (28/12/2021) hari ini.

Sepanjang tahun 2021 ini juga Kejaksaan Negeri melakukan 10 poin pembinaan yang telah mereka capai.

1. Pendapatan dari pemindahtanganan barang milik negara sebanyak Rp 15.228.325.

2. Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan senilai Rp 2.412.035.

3. Pendapatan ongkos perkara Rp 10.541.500.

4. Pendapatan penjualan barang rampasan/hasil sitaan yang diputuskan/ditetapkan pengadilan sebanyak Rp 1.164.510.000.

Baca juga: Kejari Samarinda Panggil 9 Tertunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Termasuk Perusahaan Media

5. Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas sebanyak Rp 305.621.000.

6. Pendapatan denda tidak pidana lainnya sebanyak Rp 2.046.400.000.

7. Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan di pengadilan sebanyak Rp 36.735.640.

8. Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputus/ditetapkan pengadilan sebanyak Rp 163.881.000.

9. Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi sebanyak Rp 150.000.000.

10. Pendapatan uang sitaan tindak pidana lainnya yang telah diputus/ditetapkan pengadilan sebanyak Rp117.452.000.

"Jika ditotal ada Rp 4.012.781.500 yang disetorkan ke negara dari 10 poin-poin tadi," tutur Heru Widiarmoko.

Baca juga: Temuan Tunggakan Iuran Perusahaan Media, BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Samarinda Angkat Bicara

Selain pemulihan keuangan negara dari instansi terkait, Heru Widiarmoko juga memaparkan pencapaian jajarannya dalam perkara tindak pidana umum sepanjang 2021. 

1. Penerimaan SPDP sebesar 733.

2. Penerimaan tahap I pada Tahun 2021 sebanyak 728. 

3. Tahap II pada Tahun 2021 sebanyak 796. 

4. Upaya hukum pada Tahun 2021 sebanyak 30. 

"Pada poin kelima ialah eksekusi pada tahun 2021 sebanyak 934," tuturnya. 

Kegiatan intelejen Kejari Samarinda yang juga sudah dilaksanakan, yakni Jaksa Masuk Sekolah selama 2021 turut dipaparkan.

Kejari Samarinda melakukan kegiatan penerangan hukum di 4 sekolah. 

"Kegiatan peneragan hukum tersebut bertemakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkot Samarinda pada 3 Agustus 2021, dan kegiatan yang bertemakan Tugas Pokok Fungsi Serta Wewenang Kejaksaan’di Universitas Mulawarman pada 6 Agustus 2021," jelas Heru Widiarmoko.

Pemaparan capaian kerja Kejari Samarinda sepanjang tahun 2021 diharap agar masyarakat memahami terkait mekanisme proses kasus yang dikerjakan Korps Adhyaksa selama ini. 

"Tentunya juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat melalui media tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Kejari," tutur Heru Widiarmoko. (*)