Berita Nasional Terkini

Singkat! Begini Isi Pesan Singkat Ahok Tanggapi Dirinya Dilaporkan oleh PNPK ke KPK

Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) melaporkan Ahok ke KPK atas tujuh kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Editor: Doan Pardede
Sumber: KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTO
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

TRIBUNKALTIM.CO - Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) melaporkan Ahok ke KPK atas tujuh kasus dugaan tindak pidana korupsi.

PNPK menyampaikan ringkasan sejumlah kasus yang melibatkan Ahok selama menjadi Wakil Gubernur hingga Gubernur DKI Jakarta.

“Sebagian dari kasus-kasus tersebut bahkan telah diselidiki KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya,” ujar Presidium PNPK Adhie M Massardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Tujuh kasus dugaan korupsi tersebut terkait RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan penggusuran.

Baca juga: Nama Ahok Masuk Bursa Capres 2024, Sejajar dengan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sandiaga Uno

Baca juga: Menteri Sandiaga Uno Beli Batik di Balikpapan Buat Ahok, Desain Corak Kilang Pertamina

Baca juga: Ahok Blak-blakan Tak Suka dengan UU BPK, Singgung Pejabat di Instansi Tersebut Ada yang di Penjara

Timbul Tenggelam Kasus RS Sumber Waras yang Buat Ahok Dilaporkan ke KPK

Kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras kembali muncul ke permukaan setelah Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) melaporkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PNPK menilai, sedikitnya ada tujuh kasus korupsi yang diduga melibatkan Ahok selama ia menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Presidium PNPK Adhie M Massardi berharap, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dapat menuntaskan kasus-kasus yang menurutnya selama ini didiamkan oleh pimpinan KPK periode sebelumnya. 

"Kalau kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini. Paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK tuh tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh microwave 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji," kata Adhie di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/1/2022) seperti dilansir Kompas.com.

Lantas, seperti apa perjalanan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras selama ditangani oleh KPK?

Kasus ini bermula ketika Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014. 

Pada 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dalam proses pembelian lahan tersebut karena Pemprov DKI membeli dengan harga yang lebih mahal dari seharusnya.

Pada Oktober 2015, enam anggota DPRD DKI Jakarta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki potensi kerugian dalam pembelian lahan RS Sumber Waras berbekal laporan BPK tersebut. 

Sekitar dua bulan berselang, pada Desember 2015, KPK pun mengumumkan telah memulai penyelidikan atas dugaan korupsi tersebut dengan menjadikan hasil audit BPK sebagai pelengkap bahan penyelidikan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved