Berita Nasional Terkini
Mengenal Nusantara, Nama IKN Baru di Kaltim, Diucapkan Gajah Mada, Dipopulerkan Ki Hajar Dewantara
Mengenal Nusantara, nama IKN baru di Kaltim, diucapkan Gajah Mada, dipopulerkan Ki Hajar Dewantara
TRIBUNKALTIM.CO - Akhirnya Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menetapkan Nusantara sebagai nama baru Ibu Kota Negara ( IKN) baru yang dibangun di Kalimantan Timur.
Nusantara nantinya akan menjadi wilayah administratif setingkat provinsi.
Wilayah IKN Nusantara meliputi sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Kata Nusantara sendiri pertama diucapkan oleh Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Palapa.
Selanjutnya, kata Nusantara kembali dipopulerkan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Dilansir dari Kompas.com, Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ( RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Baca juga: Ibu Kota Negara di Kaltim Bukan Sekadar Pindah Kantor, Terapkan Sehat, Efisien, Produktif
Baca juga: TERUNGKAP Alasan Jokowi Pilih Nama Nusantara Buat Ibu Kota Negara yang Dibangun di PPU dan Kukar
Baca juga: Calon Nama Ibu Kota Baru RI di Penajam Kaltim, Presiden Menyebut Kata Nusantara
"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat.
Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," kata Suharso Monoarfa dikutip dari Kompas.com (17/1/2022).
Mengapa nama ibu kota baru diberi nama Nusantara?
Terkait alasan kenapa nama Nusantara yang dipilih, Suharso mengatakan, nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.
"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional.
Mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia," kata Suharso.
Suharso menuturkan, nama ibu kota tersebut awalnya ingin dimasukkan ke dalam RUU IKN.
Tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden Joko Widodo.