FGD HMI dan KAHMI Balikpapan Sepakati Sharing Pendanaan untuk Realisasi Flyover Muara Rapak

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Balikpapan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD).

Topik pembahasan 'Perkembangan Rencana Pembangunan Flyover Muara Rapak Balikpapan Guna Meminimalisir Kecelakaan Lalu Lintas' secara virtual, Sabtu (22/1/2022) malam.

FGD tersebut menghadirkan 4 narasumber yang mewakili pemerintah pusat, daerah, hingga kota, yaitu;

- Ir H Muhammad Sabani MSc Sekda Provinsi Kaltim,

- Dr Irwan SIP MP anggota DPR-RI Dapil Kaltim,

- Sigit Wibowo SE Wakil Ketua DPRD Kaltim/Dapil Balikpapan

- Drg Syukri Wahid anggota DPRD Balikpapan.

FGD tersebut dipandu oleh Wawan Sanjaya, SH MH.

Baca juga: Orangtua Azka Sempat Kritis namun Selamat dari Kecelakaan di Rapak, Disebut Gala Sky-nya Balikpapan

Baca juga: Kondisi Ayah dan Ibu Azka, Pengemudi Ayla Korban Kecelakaan Maut Rapak, Dokter Ungkap Kabar Terkini

Baca juga: Soal Flyover Muara Rapak, Ketua DPRD Balikpapan Sindir Pemprov, Kalau Tak Mampu Serahkan ke Pemkot

Dalam kegiatan diskusi tersebut, para narasumber enggan membahas batalnya realisasi pembangunan flyover yang seharusnya sudah dikerjakan beberapa tahun lalu.

Diskusi tersebut lebih berfokus pada masa depan dari simpang Muara Rapak yang tak jarang juga menimbulkan kepadatan atau kemacetan hingga kecelakaan maut yang terjadi berkali-kali.

Rencana pembangunan flyover di Simpang Muara Rapak Balikpapan nampaknya sudah menemui titik terang.

"Flyover Muara Rapak bisa multiyears, induknya di Balikpapan. Mulai dari APBD Perubahan 2022," kata Sekda Kaltim, Sa'bani pada Sabtu malam (22/1/2022).

Menurut Sabani, APBD Perubahan 2022 Kota Balikpapan bisa digunakan untuk menyelesaikan persiapan lelang konstruksi dan penyelesaian pembebasan lahan.

Baca juga: Pasca Kecelakaan di Rapak, Walikota Balikpapan Desak DPRD dan Pemprov Kaltim Realisasikan Flyover

Sabani juga menjelaskan, Pemprov Kaltim sudah melakukan review untuk rencana pembangunan flyover pada 2020-2021, hingga diperoleh angka Rp185 miliar untuk menyelesaikan pembangunan jalan layang tersebut.

"Dokumen kita sudah siap, review provinsi sudah tuntas. Tinggal diusulkan kembali. DPRD Balikpapan dan Pemkot jangan lupa administrasi rencana ini segera dimasukkan dalam KUA PPAS dan bisa masuk di perubahan 2022," tegas Sabani.

Adapun mekanisme anggaran tersebut, yaitu setelah dikerjakan awal oleh kota, maka provinsi akan memberikan dukungan pada APBD murni 2023 dan 2024.

Hanya soal besaran yang akan diberikan melalui bantuan keuangan, dibatasi aturan.

"Maksimal 40 persen dari total anggaran multiyears itu. Nanti kita juga mohon dukungan pusat. Apakah bisa melalui dana alokasi khusus (DAK) atau APBN langsung. Saya yakin, pekerjaan ini akan tuntas kalau kita kerjakan bersama-sama," imbuh Sabani.

Baca juga: Buntut Kecelakaan Maut Rapak Balikpapan, Gubernur Isran Noor Upayakan Segera Bangun Flyover

Anggota DPR RI dari Dapil Kaltim H Irwan yang juga hadir dalam zoom meeting itu mengaku sangat bersyukur dengan adanya diskusi malam ini.

"Inilah yang ditunggu masyarakat. Flyover segera dibangun dan sharing pendanaan ini yang terbaik," kata Irwan.

Irwan pun mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim dan tidak masalah untuk dukungan pendanaan dari APBN.

"Saya pikir klir. Tidak berlarut-larut ke belakang. Sebenarnya kita punya kemampuan menghadirkan solusi terbaik untuk Balikpapan dan masyarakat Kaltim. Ini jalur masyarakat dan logistik," tegas Irwan.

Ia pun meminta semua pihak berhenti berdebat soal status jalan nasional dan lainnya. Dia berjanji akan mengawal rencana pembangunan ini di pusat, karena Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu juga anggota Banggar DPR RI.

Baca juga: Ketua DPR Ingin Flyover di Rapak Segera Terealisasi, Abdulloh: Jika Tak Mampu Serahkan ke Pemkot

"Saya siap mendorong kontribusi APBN. Bukan hanya untuk flyover ini, tapi untuk semua infrastruktur di Kaltim," ungkapnya.

Irwan juga sangat sependapat dengan masukan Sekda Provinsi Kaltim Sabani, selain memikirkan solusi jangka panjang, solusi terdekat atau jangka pendek juga harus dipikirkan demi keselamatan masyarakat.

Misal untuk tindakan terkait pengaturan kendaraan angkutan berat yang masuk ke kota dan pemeriksaan ketat untuk uji KIR. "Saya sepakat dengan Pak Sekda, untuk keselamatan rakyat tidak boleh ada kompromi," tegasnya lagi.

Pertemuan secara daring itu juga diikuti Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid.

Syukri merupakan sosok yang pertama kali mengusulkan agar Balikpapan menjadi induk pengerjaan proyek, mengingat periodesasi kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi yang hanya tinggal dua tahun.

Baca juga: Desak Pembangunan Flyover, Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan Jadi Perhatian Khusus Presiden Jokowi

"Karena periodesasi gubernur sudah tidak mungkin, maka sebaiknya multiyears ini Pemkot Balikpapan yang akan menjadi induknya. Tapi karena provinsi sudah menggaransi untuk membantu, ya kita keroyokan saja. Begitu juga APBN," ungkap Syukri Wahid.

Semua sepakat Pemkot Balikpapan akan mengerjakan proyek ini dengan tiga sumber dana, yakni APBD Balikpapan, APBD Provinsi Kaltim dan DAK/APBN. Jalan layang yang direview Pemprov Kaltim kurang lebih sama dengan flyover di Samarinda. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.