Kecelakaan Maut Rapak
Soal Flyover Muara Rapak, Ketua DPRD Balikpapan Sindir Pemprov, Kalau Tak Mampu Serahkan ke Pemkot
Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh berharap pembangunan flyover Muara Rapak bisa terealisasi. Apalagi, kajian dan DED (detail engineering design) je
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh berharap pembangunan flyover Muara Rapak bisa terealisasi.
Apalagi, kajian dan DED (detail engineering design) jembatan layang tersebut sudah cukup lama disiapkan Pemerintah Kota Balikpapan.
Ia menilai pembangunan flyover Muara Rapak bisa saja direalisasikan dengan APBD Provinsi Kaltim menggunakan anggaran force majeure.
"Ini kan masuk kategori darurat, karena jalanan ini sudah banyak memakan korban jiwa," ujarnya, Sabtu (22/1/2022).
Sebagai informasi, hingga saat ini kewenangan pembangunan flyover Muara Rapak diambil alih Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat.
Baca juga: Dishub Balikpapan Tambah Posko Pengawasan Pasca Insiden Kecelakaan Maut di Simpang Rapak
Baca juga: KLARIFIKASI Dinas Kesehatan Terkait Jumlah Korban Tewas dalam Kecelakaan di Simpang Rapak Balikpapan
Maka itu, Pemkot Balikpapan tak berhak dan tidak boleh menggunakan APBD Kota Balikpapan untuk membangun flyover tersebut.
"Kalau memang pusat dan provinsi tidak mampu, ya diserahkan saja lagi ke Pemkot Balikpapan,” kata Politisi Partai Golkar itu.
Menyikapi kecelakaan maut di Simpang Rapak yang terjadi kemarin, Jumat (21/1/2022), Abdulloh meminta pemerintah lebih tegas dalam mengatur jam edar kendaraan berbadan besar di dalam kota.
“Silakan saja ada pengetatan jam operasional. Tapi khusus turunan Muara Rapak saya minta pemerintah tak memberi izin melintas bagi kendaraan besar,” tuturnya.
Abdulloh memberi opsi agar kendaraan berbadan besar dialihkan lewat kawasan Alam Baru, Somber, sebagai jalur alternatif.
Sebab, jalur Muara Rapak disebut politikus Partai Golkar ini merupakan jalur padat dan rawan terjadi kecelakaan.
Baca juga: Kisah Sopir Angkot Selamat usai Ditabrak Truk Tronton di Simpang Rapak, Kendaraan Terlempar 10 Meter
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim, mengkaji konstruksi jalanan menurun di Muara Rapak.
“Jadi kalau bisa jalanan itu dibuat supaya lebih landai,” ucap Abdulloh.
Langkah ini, dinilai Abdulloh, lebih realistis ketimbang mengharapkan anggaran dari Pemprov Kaltim untuk realisasi pembangunan flyover.
"Jadi tidak perlu menunggu pembangunan flyover yang sarat kepentingan dan intrik politik. Kasihan rakyat yang terancam keselamatannya saat berkendara di situ,” ungkap Abdulloh. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
