VIRAL Eks Caleg PKS Hina Kalimantan, Edy Mulyadi Sebut IKN Tempat Jin Buang Anak & Pasar Kuntilanak

TRIBUNKALTIM.CO - Viral video mantan calon legislatif (caleg) PKS hina Kalimantan jadi sorotan publik.

Bagaimana tidak, mantan caleg PKS yang belakangan diketahui bernama Edy Mulyadi diduga menyebut lokasi IKN (Ibu Kota Negara) tempat jin buang anak.

Tak hanya itu, Edy Mulyadi juga menarasikan IKN merupakan pasar kuntilanak dan genderuwo.

Pernyataan eks caleg PKS tersebut mencederai perasaan masyarakat Kalimantan.

Beberapa pihak menyayangkan pernyataan Edy Mulyadi yang viral di twitter, dan tersebar di sosial media lainnya.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Nusantara Bakal Tampung 1,5 Juta Penduduk, Jokowi Fokus Pendanaan Infranstruktur IKN Lewat Investasi

Dalam video yang viral tersebut, Edy Mulyadi diduga mengatakan bahwasanya Kalimantan adalah tempat jin membuang anak.

"Bisa memahami gak, ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak," ujarnya.

Ditambah lagi muncul cuplikan video Edy Mulyadi yang mengatakan jika pasar ibu kota negara (IKN) baru adalah kuntilanak dan genderuwo.

"Pasarnya siapa, kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain bangun di sana," ujarnya.

Sosok Edy Mulyadi tak sendiri, di dalam video tersebut terdapat beberapa orang yang mengelilinginya.

Mereka tampak tertawa mendengarkan pernyataan yang terlontar dari mulut Edy Mulyadi.

Bahkan salah satu di antara mereka mengungkapkan hanya monyet yang mau pindah dan bangun rumah di Kalimantan.

Dalam video tersebut tampak orang-orang tersebut mengolok-ngolok Kalimantan.

Sontak video tersebut jadi sorotan hingga muncul banyak kecaman terhadap sosok Edy Mulyadi.

Baca juga: VIRAL Edy Mulyadi Sebut Pasar Ibu Kota Baru untuk Kuntilanak, Kalimantan Trending di Twitter

Reaksi netizen

@Hasbi: "Kami orang Kalimantan dianugerahi oleh Tuhan sifat sabar dan berbesar hati, krn sudah terbiasa dihina seperti ini. Ibukota baru adalah hadiah dari Jokowi dimasa akhir pengabdiannya. Semoga menjadi stimulus pembangunan bagi seluruh masyarakat di pulau Kalimantan,"

"Sy orang kalimantan merasa tersunggung pernyataan oramg ini. Pasti panjang urusannya seperti oramg ini ditangkap," ungkap @rosadijamani

"He he.. ditangkap untuk dimaafkan dan dilepaskan.. kan sudah ada edaran Kapolri @ListyoSigitP bhw yg begini boleh minta maaf dan dilepaskan," kata @kh_notodiputro

"Udah parahhh mulutnya ini..sangat menghina rakyat kalimantan… saya pernah tinggal si kaimantan timur.. di paser penajam, bahkan lbh jauh, kabupaten paser.. asyik2 aja kok!! ini orang kurang piknik.. mulutnya jahatt!! Harus ditangkapp!!," jelas akun @SpiritAlam

Baca juga: Syarat Ekowisata Bisa Maju di Kalimantan Timur, Pengamat Berikan Resepnya

Skema Pembangunan IKN

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mulai memutar otak dan memikirkan dari mana uang tersebut berasal.

Pembangunan IKN sendiri dilakukan dalam lima tahap hingga tahun 2045 atau tepat saat 100 tahun Indonesia merdeka.

Tahap pertama berlangsung mulai tahun 2022-2024.

1. Pakai anggaran PEN

Khusus tahun 2022, bendahara negara bakal menggunakan sebagian anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 yang belum dispesifikasi peruntukannya.

Anggaran PEN tahun ini berjumlah Rp 451 triliun.

Dia menuturkan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi trigger (pemicu) awal.

Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.

Sarana dan prasarana itu meliputi, komplek pemerintahan, bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, dan listrik.

Kendati demikian, porsinya akan diseimbangkan dengan pendanaan lainnya, seperti pendanaan untuk Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan proyek-proyek lain yang tidak kalah penting.

"Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses, infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional 2022," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Tak Ada Pilkada IKN Nusantara, Jokowi Tunjuk Langsung Kepala Otorita, Profil 4 Calon yang Disebut

2. Sedikit pakai APBN

Mengutip website ikn.go.id, skema pembiayaan diutamakan adanya peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen).

Kemudian investasi swasta dan BUMN/BUMD (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun atau 26,4 persen dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN.

Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN. Artinya, pembangunan dan pemindahan IKN seminimal mungkin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau mengenai anggaran apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kita akan hitung. Jadi sebetulnya enggak ada yang disebut hari ini, pre-conception 54 persen adalah APBN," ucap Sri Mulyani.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menuturkan, opsi pembiayaan lain membuat beban APBN tidak bertambah berat.

Sebab sejauh ini, APBN sudah terikat dengan banyak alokasi, mulai dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen tiap tahun dan alokasi anggaran kesehatan, hingga dana Otsus yang dihitung berdasarkan dana TKDD.

Di sisi lain, pendanaan menggunakan APBN tetap diperlukan agar pembangunan IKN memiliki jaminan.

Adapun saat ini, anggaran pembangunan IKN masih dipecah ke beberapa kementerian/lembaga teknis.

Baca juga: Jokowi Bocorkan Biaya Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Angkanya Fantastis, Cek Sumber Dananya

Nantinya, anggaran IKN tiap tahun mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Penyusunan anggaran tersebut hasil melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Kalau kita berikan alokasi-alokasi tertutup di APBN, maka beban di APBN akan terlalu berat, misalnya apakah berapa persen terhadap APBN dalam 10 tahun?," ucap Suharso.

3. Hindari utang jangka panjang

Lebih lanjut, pemerintah akan menghindari utang jangka panjang dalam pemindahan IKN.

Skema pembiayaan KPBU dan kerja sama lain akan mengikuti business model dan financial model yang tidak merugikan APBN.

Khusus tahun 2022, dana lebih banyak bersumber dari APBN.

Menurut Suharso, besarannya sekitar 53 persen dari total seluruh pendanaan IKN di tahun 2022.

Baca juga: Nggak Bisa Kirim WA, Cek Dulu Mungkin WhatsApp Kamu Diblokir oleh Pemiliknya, Begini Caranya

Dana tersebut dialokasikan untuk melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur dasar PUPR yang sudah berjalan sejak tahun 2021.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," tandasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.