Berita Paser Terkini

Upayakan Tertib Administrasi, Pemkab Paser Ajukan 6 Raperda ke DPRD

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mengajukan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Wakil Bupati Paser Hj.Syarifah Masitah Assegaf bersama Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Imawan saat rapat paripurna pengusulan 6 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Pemkab Paser, yang berlangsung di ruang Baling Seloloi, Sekretariat DPRD Paser, Senin (24/1/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mengajukan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser.

Usulan Raperda tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Paser Hj. Syarifah Masitah Assegaf dihadapan Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Imawan, unsur Forkompinda, para Kepala OPD, beserta anggota DPRD Paser, di ruang Baling Seloloi, Sekretariat DPRD Paser, Senin (24/1/2022).

Wabup Paser mennjelaskan, pembentukan produk hukum daerah merupakan upaya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah.

"Pembentukannya ini merupakan bagian terpenting dari program pembangunan hukum di daerah, yang diarahkan pada terciptanya tatanan hukum yang berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Masitah.

Baca juga: Sosialisasi Transformasi Digital Daerah, 6 OPD Pemkab Paser Raih Penghargaan dari Bankaltimtara

Baca juga: Sinergisitas Binda Kaltim, Unsur Forkopimda dan Pemkab Paser Kebut Vaksinasi Pelajar

Baca juga: Pemkab Paser Salurkan Bantuan Logistik untuk Warga Terdampak Banjir di Kecamatan Muara Komam

Raperda yang diusulkan Pemkab Paser untuk tahun 2022 ini meliputi, Raperda Action Plan Pembangunan Perkebunan. Sebagaimana diatur salam UU Nomor 39/2014 dan Permentan Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018.

Kabupaten Paser, kata Masitah, mesti menyusun action plan sebagai instrumen pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah.

"Ini sabagai landasan hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan peran sektor pertanian yang dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pembangunan daerah," ucapnya.

Kemudian Raperda mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Paser, yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah.

Baca juga: Peringati Hari Amal Bhakti, Pemkab Paser Hibahkan Lahan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji

"Melalui Raperda ini diharapkan mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Paser agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," sebutnya.

Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, dikatakan Wabup Paser, pembangunan Ketahanan Pangan di Paser merupakan bagian yang terpenting dari pembangunan daerah.

Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi dan apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak pada peningkatan status gizi kurang/gizi buruk.

"Dengan Raperda ini kami harapkan, dapat dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pangan di daerah untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Paser yang sehat, sejahtera serta berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat," jelas Masitah.

Selanjutnya, Raperda tentang Penataan Desa, disebutkan Penataan Desa diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved