Pembangunan IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Mekanisme Investasi Swasta Jadi Pertanyaan

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) yang diberi nama Nusantara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ) berpotensi membuat utang RI bengkak. 

Analisa ini disampaikan mengingat anggaran pembangunan dan pemindahan IKN sebagian menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).

Memang Pemerintah telah menyampaikan sebagian dari alokasi anggaran IKN berasal dari investasi swasta.

Namun, investasi swasta ini juga dipertanyakan, apakah ada investor yang akan tertarik hingga bagaimana dengan  mekanismenya.

Pernyataan ini disampaikan Bhima Yudhistira,  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios).

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, menurut Bhima Yudhistira, utang pembangunan dan pemindahan IKN pada fase awal berpotensi makin membengkak karena biaya konstruksi bisa dipengaruhi oleh efek volatilitas nilai tukar saat pandemi Covid-19.

Urgensi IKN vs Penanganan Pandemi Covid-19

Bhima Yudhistira menyatakan sebaiknya pembangunan IKN ditunda.

Baca juga: Wagub Hadi Mulyadi Ingin Progres Pembangunan IKN Tak Terhambat usai Heboh Pernyataan Edy Mulyadi

Menurutnya, urgensi pembangunan IKN masih lebih rendah dibanding penanganan pandemi Covid-19, karena saat ini masih pandemi Covid-19,  

Untuk diketahui, pada fase awal, Kementerian PUPR meminta dana pembangunan IKN kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar Rp 46 triliun.

"Diundur dulu karena saat ini belum menjadi urgensi.

Dan belajar dr pengalaman di Malaysia mereka sempat melakukan penundaan ketika krisis moneter 1998.

Setelah itu baru, karena biaya konstruksi dan biaya lain-lain juga ada pembengkakan termasuk efek dari volatilitas nilai tukar.

Ini yang harus diwaspadai," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/1/2022).

Vaksin Booster dan Pemulihan UMKM