Viral Edy Mulyadi

Soal Eksekusi Hukum Adat Bagi Edy Mulyadi, Pakar Hukum Pidana dari UII Angkat Suara

Pernyataan menyinggung dari Edy Mulyadi terkait perumpamaan Kalimantan menjadi sorotan bagi masyarakat adat

TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
ILUSTRASI Sejumlah masyarakat adat dayak menggelar unjuk rasa di Balikpapan, menuntut Edy Mulyadi, diproses hukum.  

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pernyataan menyinggung dari Edy Mulyadi terkait perumpamaan Kalimantan menjadi sorotan bagi masyarakat adat.

Ketua DPW Perpedayak Kaltim, Heribertus Uvat Igang mengatakan, pernyataan dari Edy Mulyadi sangat mengusik kenyamanan masyarakat adat.

"Kami selaku ormas lokal budaya Kaltim merasa sangat terhina dengan kalimatnya," geram Heribertus.

Dia berharap, Edy dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan pernyataannya lewat hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga kemudian memberi efek jera.

Baca juga: Pengacara Edy Mulyadi Tuding Polisi tak Sesuai Prosedur, Tepis Jin Buang Anak Bukan Singgung SARA

Baca juga: Pemerhati Politik dan Hukum Paser Menganggap, Ujaran Edy Mulyadi Tidak Perlu Ditanggapi Serius

Baca juga: Bukan Hanya Edy Mulyadi, Daftar Lengkap Tokoh yang Kritik Pemindahan Ibu Kota, Alasan Anies Baswedan

Bahkan ia meminta agar kemudian Edy Mulyadi dapat dihadirkan ke Kaltim untuk lanjut mempertanggungjawabkan perkataannya secara adat.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Profesor Dr. Mudzakkir menyatakan bahwa masyarakat adat seyogianya bersikap bijak.

Ia menilai, masyarakat adat perlu berdiskusi terlebih dahulu, apakah benar bahwa pernyataan dari Edy Mulyadi itu masuk dalam unsur penghinaan.

"Perlu dipahami dalam konteks hukum positif dengan hukum nasional dan hukum adat sebagai hukum nasional dalam konteks itu (penghinaan) seperti apa," ujar Mudzakkir, Jumat (28/1/2022), dari sambungan seluler.

Ia menilai, pernyataan Edy Mulyadi tak lebih dari sekedar kritik atas ketidaksetujuannya bahwa Ibu Kota Negara, kemudian dipindahkan ke Kalimantan.

Terlepas dari penindakan terhadap Edy Mulyadi, ia mengkhawatirkan justru masyarakat adat yang bersifat anti-kritik. Dimana kemudian akan meninggalkan citra negatif terhadap penduduk adat.

"Bikinlah sesuatu bahwa tempat ibukotanya siap, orangnya siap dan tidak anti kritik, dan sebagainya. Bikinlah seperti itu, sehingga orang lain tertarik, yang semula menolak, jadi mendukung kan gitu," tandasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved