AKHIRNYA Permintaan Anies Baswedan Dijawab Luhut Binsar, Soal PTM 100 Persen di Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO - Akhirnya permintaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dijawab Luhut Binsar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 

Apalagi kalau bukan soal Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di Jakarta.

Ya, Gubernur DKI Jakarta ANies Baswedan meminta agar Luhut Binsar meniadakan PTM di Jakarta selama 1 bulan ke depan.

Jawaban Luhut Binsar diwakili Juru bicara, Jodi Mahardi.

Kebijakan PTM sudah disepakati melalui SKB 4 Menteri sebelumnya.

Informasi selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Naik Andong, Anies Baswedan Mesra dengan Romahurmuziy di Acara PPP, Pernah di-OTT KPK

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menjawab permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Apalagi kalau bukan terkait penghentian pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Jakarta selama satu bulan.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan bahwa penyesuaian PTM sudah disepakati melalui SKB Empat Menteri.

"Sudah disampaikan bahwa penyesuaian lainnya yang disepakati melalui SKB adalah orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh," kata Jodi kepada KOMPAS. TV, Kamis (3/2/2022).

Jodi mengatakan, pihaknya mendukung semua inisiatif pemerintah daerah untuk menekan penularan Covid-19.

Baca juga: Rem Darurat Batal, Luhut Pandjaitan Tolak Permintaan Anies Baswedan, PTM Lanjut

Namun, konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif dianggap perlu menjadi dasar pengambilan keputusan.

"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga di perlakukan sama," katanya.

Pendidikan, kata Jodi memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya dengan sektor lain.

Justru Melalui SKB Empat Menteri, katanya, peraturan PTM terbatas sudah diatur dengan rinci khususnya untuk mengendepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah.

"Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan Covid-19," ujarnya.

Baca juga: Anggota PSI Dipanggil KPK Soal Program Andalan Anies Baswedan, Korupsi di Formula E?

Jodi mengatakan, keputusan ini sudah dibahas juga dengan Kemenkomarves.

Sebelunya, Anies Baswedan meminta ke Luhut untuk meniadakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Jakarta selama satu bulan ke depan.

"Oleh karena itu tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Panjaitan selaku Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama satu bulan ke depan," kata Anies di Gedung Taman Benyamin Sueb, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (2/2/2022).

Anies meminta kepada Luhut untuk satu bulan ke depan, pembelajaran di Jakarta dapat dilaksanakan secara jarak jauh atau (PJJ).

"Jadi selama satu bulan ke depan pembelajaran 100 persen jarak jauh atau belajar di rumah saja sambil kami pantau kondisi Covid-19 seperti apa," kata Anies.

Baca juga: Gejala Omicron Ringan, Anies Baswedan Santai Saat Didesak Jokowi Atasi Covid-19

Permintaan Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mulai ancang-ancang menarik rem darurat.

Penyebabnya, lonjakan kasus Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Anies pun mengirim permintaan khusus kepada Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Anies Baswedan mengevaluasi pembelajaran tatap muka seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19.

Anies sempat meminta warganya untuk tenang menghadapi lonjakan Covid-19 yang diduga didominasi varian Omicron.

Dilansir dari Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk mengizinkan DKI menghentikan sementara pembelajaran tatap muka seiring dengan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Permohonan tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan bahwa permintaan tersebut tengah dipertimbangkan bersama empat kementrian yang menyusun keputusan soal pemberlakuan PTM 100 persen.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri.

"Masih didiskusikan dengan empat kementerian yang bikin SKB PTM. Opsi-opsinya sedang dipertimbangkan," kata Jodi saat dihubungi, Rabu (2/2/2022).

Sebelumnya diberitakan, Anies meminta pada Luhut agar DKI Jakarta diizinkan untuk menghentikan PTM 100 persen selama sebulan.

"Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, menyampaikan usulan agar Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama satu bulan ke depan," ucap Anies dalam rekaman suara, Rabu.

Anies menjelaskan, selama sebulan ke depan, pembelajaran tatap muka 100 persen diharapkan bisa diganti dengan pembelajaran jarak jauh.

Pemprov DKI akan terus memantau kondisi pandemi Covid-19 di Jakarta dalam rentang waktu tersebut.

"Ini sedang dibahas, nanti selesai dibahas kami akan sampaikan bagaimana hasilnya," ucap Anies.

Dia menyebutkan, saat ini aktivitas di luar rumah perlu dikurangi guna menangani lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta, salah satunya dengan menghentikan PTM.

"Usulan dari Jakarta adalah kita hentikan PTM dan kita 100 persen PJJ atau belajar di rumah saja," ucap dia. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.