Faisal Basri Komentari Soal Urgensi Pemindahan IKN Baru hingga Sosok yang Layak jadi Kepala Otorita

TRIBUNKALTIM.CO - Gencar perbincangan soal pemindahan Ibu Kota Negara Baru, Faisal Basri seorang Ekonom dan Politikus alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, ikut angkat bicara.

Ia berkomentar soal urgensi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Baru hingga sosok yang layak jadi Kepala Otorita IKN.

Bagi Faisal Basri, pemindahan Ibu Kota Negara baru di tahun 2024 itu tidak realistis, alasan tersebut ia paparkan kepada Rosianna Silalahi.

"Tinggal 2,5 tahun lagi, membangun rumah saja itu butuh setahun, rumah yang cuman 100 meteran persegi. Ini kita membangun simbol negara ya, luar biasa, yang paling terkendala sebetulnya dana

"Artinya kalau mau pindah 2022 kan harus dikebut, dan dananya tidak dibagi rata misalnya Rp1.000 Triliun dibagi sampai 2045, harus dikebut supaya bisa upacara 17 Agustus 2024," jelas Faisal Basri.

Baca juga: Jokowi Kumpulkan Tokoh Adat di Kaltim, Terima Semua Masukan Terkait Pemindahan dan Pembangunan IKN

Baca juga: Alasan PNKN Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, Ada Lebih dari 40 Orang Ajukan Gugatan ke MK

Diungkapkan juga oleh Faisal Basri, jika ditinjau dari urgensi dan prioritasnya, pemindahan Ibu Kota Negara baru tidak pada tempatnya.

Sebab, menurutnya yang menjadi fokus adalah pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Data ekonomi pasca pandemi disebutkan Faisal Basri menunjukkan keparahan ekonomi Indonesia, "Parah sekali, akibat pandemi ini tadinya kan Bappenas menargetkan 2036 kita jadi negara maju, gara-gara pandemi ini molor jadi 2043, jadi mundur 7 tahun."

Menurutnya, anggaran IKN pun tidak bisa ditetapkan hanya Rp466 triliun, namun harus Rp1.000 Triliun.

"Karena perencanaannya sangat buruk, di sana nanti ada longsor, ada gas mudah masuk, kemudian di sekelilingnya kan batu bara, kalau musim panas otomatis kebakaran hutannya di sana, 10 Kilometer ke Ibu Kota Negara baru, mitigasinya harus lebih saksama, oleh karena itu biayanya jadi jauh lebih mahal," ungkap Faisal Basri.

Baca juga: Pejabat Nakal Tak Bisa Macam-Macam, KPK Pindah ke Kaltim IKN Baru

Faisal Basri mengaku tidak setuju dengan pernyataan Jokowi yang menyebutkan tanpa pemindahan ibu kota cara kerja tidak berubah.

"Ibu Kota bebannya berat sekali, pusat pendidikan, pusat riset, pusat budaya, pusat apa segala macam, apa artinya kalau semua yang disampaikan Pak Jokowi adanya cuma ibu kota.

"Kita kan membangun Indonesia, jadi berlebihan menurut saya, tanpa pemindahan ibu kota cara kerja nggak berubah, bisa cara kerja berubah, cara kerja memberantas korupsi, cara kerja lebih transparan," lanjutnya.

Ekonom senior itu juga mengutip apa yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang pernah menyebutkan Indonesia akan mengalami krisis di tahun 2023.

"Ini Indonesia ekonominya bakal krisis sekali 2023, itu disampaikan, betapa kita banyak menghadapi tantangan-tantangan yang besar," beber Faisal Basri.

Baca juga: Anggaran untuk Bangun Ibu Kota Negara di Sepaku Kaltim Belum Final, Menunggu Masterplan