Soal Pemindahan IKN ke Kaltim, Ketua DPRD Makmur HAPK Minta Pembangunan Harus Merata

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur terus dilakukan oleh pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Makmur HAPK meminta pembangunan yang dilakukan harus merata.

Ia menuturkan, dirinya merasa banyak figur dari Kalimantan Timur yang bisa menjadi pemimpin Badan Otorita IKN Nusantara, baik itu menjadi kepala maupun wakil kepala.

Diakuinya, secara resmi DPRD Kaltim memang belum ada mengusulkan sosok untuk menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Semua kembali menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

“Kalau menjadi Wakil Kepala Badan Otorita IKN itu boleh-boleh saja, orang Kaltim banyak yang bisa. Figurnya banyak, Gubernur kita bapak Isran Noor juga bisa, Yang penting kaltim harus kompak,” tegasnya.

Baca juga: Kelakar Anggota DPD RI Berkunjung ke IKN Nusantara, Dari Tadi Kita Belum Ketemu Jin

Baca juga: DPD RI Rancang Undang-Undang Pemerintahan Digital untuk IKN Nusantara

Ia menambahkan, sebaiknya rencana besar tersebut jangan dilaksanakan terburu-buru.

Harus ada uji publik dan sosialisasi yang maksimal untuk mendengar suara dari masyarakat.

Terkait pemimpin Badan Otorita IKN, menurutnya semua pihak boleh mengusulkan. Tetapi, jangan sampai lepas dari kriteria yang telah disampaikan oleh presiden.

“Kalau lepas itu tidak mungkin, karena sudah jelas presiden mengumumkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi,” sambungnya.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, DPRD Kaltim belum ada dilibatkan secara langsung tentang perpindahan IKN.

Sehingga pihaknya hanya memantau tentang pemindahan IKN tersebut.

Baca juga: UU IKN Digugat ke MK, Pembahasan Aturan Turunan Tetap Lanjut, Faldo Maldini: Show Must Go On

Makmur HAPK mengatakan, yang pertama dipantau adalah tentang lokasinya IKN, tetapi tidak secara langsung, karena diakuinya hal tersebut merupakan wewenang dari presiden.

“Sebenarnya kita berterima kasih bahwa Kaltim ditunjuk sebagai Ibu kota. Tetapi keterlibatan kita secara langsung hampir tidak ada, apalagi di DPRD tidak pernah ada penyajian, tidak pernah ada presentasi, itu tidak pernah sama sekali, seharusnya ada,” tuturnya.

Mantan Bupati Berau ini menambahkan, pembangunan di Kalimantan dengan adanya IKN harus seimbang, jangan sampai ada kesan terlalu mengejar Ibu Kota Negara tetapi masyarakat Kaltim dalam kondisi yang memprihatinkan.

Sampai sekarang masih ada yang tidak menikmati infrastruktur, seperti ketersediaan air bersih, listrik, jalan. Jadi harus betul betul merata.

Baca juga: Faisal Basri Komentari Soal Urgensi Pemindahan IKN Baru hingga Sosok yang Layak jadi Kepala Otorita

“Apasih artinya ibukota kalau rakyatnya juga susah. Itu yang saya tekankan, itu jelas harga mati buat saya perjuangkan,” ucapnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.