Berita Pemkab Mahakam Ulu

Wabup Mahulu Buka Rekonsiliasi BMD, Pengelolaan Aset Harus Tertib dan Akuntabel

Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Yohanes Avun meminta kepada jajarannya, terutama para pejabat pengelola aset daerah, agar dalam pengelolaan

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Mahulu
Wabup Mahulu Yohanes Avun membuka rekonsiliasi BMD Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Bapelitbangda, Senin (7/2/2022). Turut hadir Sekda Mahulu Stephanus Madang dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Mahulu. 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Yohanes Avun meminta kepada jajarannya, terutama para pejabat pengelola aset daerah, agar dalam pengelolaan aset harus dilakukan secara baik, tertib, akuntabel dan sistematis.

Demikian disampaikan wabup saat mewakili Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh membuka rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Bapelitbangda, Senin (7/2/2022).

Wabup didampingi Sekretaris Daerah Stephanus Madang dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Mahulu.

Baca juga: Bupati Ikuti Arahan Presiden Terkait Kondisi Terkini Covid-19, Vaksinasi di Mahulu Penuhi Target

Acara yang digelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu ini, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan aset yang baik, tertib, efisien, transparan, akuntabel dan sistematis.

Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, sebagai landasan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemkab Mahulu.

Kegiatan diselenggarakan selama 12 hari pada tanggal 7-8 Februari 2022.

Kegiatan diikuti oleh seluruh bendahara dan operator barang milik daerah dari masing-masing OPD di Lingkungan Pemkab Mahulu.

Dalam sambutannya, bupati melalui wabup menyampaikan bahwa pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD).

"Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan secara baik, tertib, dan sistematis, sesuai dengan amanat dari pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu pada bagian ketiga dan pasal 478 ayat (2) dan (3) . Juga Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah," ungkap Wabup.

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Mahulu, Pemkab Lakukan Screening Acak pada Penumpang Kapal

Yohanes mengatakan, salah satu tujuan utama dari rekonsiliasi ini, adalah tersedianya informasi yang akurat menyangkut data terbaru mengenai aset tetap dan persediaan Pemerintah Kabupaten Mahulu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved