Pindah Ibu Kota Negara ke Kaltim, Adat Dayak Paser Ingin BLK Dibangun untuk Warga Lokal

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur perlu adanya pengembangan sumber daya manusia agar bisa berjalan berkesinambungan. 

Disampaikan oleh Kepala Adat Dayak Paser Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Fadliansyah, menyatakan,  meskipun SDM warga lokal tidak siap 100 persen, namun masyarakat tetap mengharapkan dukungan pemerintah pusat.

Yakni agar bisa membangun Balai Latihan Kerja (BLK) karena masyarakat adat di Penajam Paser Utara, yang kebanyakan tingkat pendidikannya masih rendah.

"Untuk itu kami berharap kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi agar dibuatkan sistem atau program yang bisa mengangkat SDM tersebut," tegasnya.

Baca juga: Menhub Bakal Bahas Infrastruktur Jalan Kawasan Ibu Kota Negara dan Balikpapan Sekitarnya

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim dalam Pandangan ILUNI UI, Jaga Kohesi Kebangsaan

Baca juga: Komite Kajian Jakarta Respon Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ke Sepaku Kalimantan Timur

Dan yang paling penting supaya warga tidak jauh-jauh mengenyam pendidikan perguruan tinggi, serta didukung program beasiswa.

"Sebagaimana tanggung jawab negara mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.

Lebih lanjut, Fadliansyah berpesan pula agar seluruh hak dasar masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah.

Jangan sampai pembangunan Ibu Kota Negara justru mengabaikan peran dan hak masyarakat asli Kalimantan.

Hak dasar masyarakat perlu diperhatikan, khususnya yang diatur pada undang-undang pokok agraria mengenai tanah atau lahan milik masyarakat lokal.

Baca juga: Tanah Milik Warga di Sepaku Kawasan Ibu Kota Negara Ditarik dari PTSL

"Hal-hal yang mengatur hak ulayat dalam hukum adat agar kearifan lokal di masing-masing wilayah dapat dipertahankan," tuturnya.

Mendukung Penuh Ibu Kota Baru

Kepala Adat Dayak Paser Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Fadliansyah menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Penaham Paser Utara.

"Masyarakat Dayak Paser di PPU mendukung penuh rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke PPU," ujar Fadliansyah kepada wartawan, Minggu (20/2/2022).

Dia menuturkan, alasan mengapa masyarakat mendukung karena ada nilai manfaat dan kebaikan khususnya kepada masyarakat Kalimantan pada khususnya.

"Sebab akan membawa efek positif yakni akan terjadi peningkatan dari sisi ekonomi, sosial dan budaya," tuturnya.

Baca juga: Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Negara Pakai APBN, Ada Simpul Konektivitias Sampai Perumahan

Kemudian, Fadliansyah menyampiakan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara yang telah memilih Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu lokasi Ibu Kota Negara baru Indonesia.

"Kami akan terus mendukung, mengamankan dan mengawal pembangunan IKN sampai dengan selesai," tegasnya.

Namun demikian, Fadliansyah menegaskan bahwa dukungan itu pun harus disambut pula secara baik oleh pemerintah, salah satunya adalah pelibatan masyarakat sekitar di dalam progres pembangunan IKN.

"Peran SDM yang berdaya saing menjadi sangat penting untuk dibicarakan karena akan banyak tenaga kerja dari luar Kalimantan Timur yang masuk dan bersaing, sehingga kami warga lokal harus siap menghadapinya," terang Fadli.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Masyarakat Dayak Paser Mendukung Penuh Pemindahan Ibu Kota Negara ke PPU