Siapa Bambang Susantono yang Disebut-sebut Calon Kuat Kepala Otorita IKN? Profil Wamen Era SBY

Gagasan tentang transportasi humanis ini, terlihat dari sejumlah gagasan yang dia tuangkan dalam buku Revolusi Transportasi yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama 2014.

Revolusi transportasi kemudian disingkat menjadi "revolutrans".

Dalam buku ini, ada foto ketika Bambang berdampingan dengan Jokowi yang kala itu baru saja menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, 2012.

"Melalui sekian pengalaman pahit berkutat di kekacauan, ternyata Revolusi Transportasi mampu membantu kita menemukan cara terbaik mencapai tujuan," tulisnya dalam pengantar buku itu.

Dari revolusi itulah, dia menyebutkan bahwa perubahan dimulai dengan berani membuat terobosan.

Bambang memberi contoh, ketika dia mengusung Railvolition, banyak orang mencibir dan merendahkannya.

Railvolution adalah revolusi dalam bidang perkerataapian, salah satunya membuat rel ganda Kereta api Jakarta-Surabaya sepanjang 727 kilometer.

Juga Kereta Bandara yang diluncurkan dan e-ticketing yang sudah diterapkan di kereta api.

Baca juga: Menhub Budi Karya Tinjau Lokasi Bandara di Kawasan IKN, Diwacanakan Berstatus Internasional

"Alhamdulilah, kini  kita bisa jawab rasa sangsi tadi," tambahnya soal pengerjaan beberapa proyek Railvolution itu.

Pengalaman dalam penataan transportasi dan infrastruktur juga didukung oleh latar belakang akademisnya.

Bambang Susantono adalah lulus Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menyelesaikan  program pascasarjana di Universitas of California, Berkeley untuk gelar master tata kota dan wilayah (MCP).

Kiprahnya di pemerintahan diawali saat bekerja sebagai pegawai di Departemen Pekerjaan Umum lalu sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan  Wilayah pada 2007-2010.

Bahkan pada 2012 pernah diangkat sebagai Komisaris Utama di PT Garuda Indonesia, tbk.

Pengalaman kerja dan latar belakang akademis yang lengkap dalam bidang infrastruktur dan transportasi.

Namun, semua berpulang pada keputusan presiden yang berjanji akan mengangkat kepala otoritas bukan orang partai politik.