Dukung IKN Nusantara di Kaltim, Ormas Dayak Seluruh Kalimantan Buat Petisi Berisi 9 Poin

Memberikan kewenangan kepada Dewan Adat Dayak dalam hal rekomendasi bagi putera-puteri orang Dayak masuk di sekolah kedinasan, baik sipil, kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia yang harus diakomodir.

Kelima:

Memberikan ruang bagi masyarakat adat Dayak, khsususnya generasi muda secara ekonomi, politik dan pemerintahan.

Keenam:

Merealisasikan pembangunan Rumah Adat Dayak dan Museum Dayak untuk menyimpan benda pusaka maupun simbol-simbol Kebudayaan Dayak di Ibu Kota Negara sebagai identitas Bangsa Indonesia di Pulau Kalimantan dalam kawasan sentral Kebudayaan Dayak.

Ketujuh:

Mengembalikan dan memberi nama wilayah dan administrasi pemerintahan sesuai dengan ciri khas Dayak.

Meliputi: nama-nama jalan, pelabuhan, bandar udara, gedung sesuai dengan kesejarahan Dayak, tokoh suci panutan dalam mitos dan legenda suci Dayak, tokoh-tokoh pejuang Dayak dari aspek pembakuan nama rupabumi di Ibu Kota Negara Nusantara, demi mewujudkan identitas Dayak dalam skala nasional, regional dan internasional.

Kedelapan:

Presiden Republik Indonesia, Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif, memberikan jaminan kelangsungan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dengan produk perundang-undangan turunan.

Kesembilan:

Organisasi kemasyarakatan Suku Dayak dan Tokoh Dayak se Kalimantan, mendukung tindakan tegas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menumpas tindakan radikalisme dan premanisme serta anti-Pancasila.

Petisi selanjutnya akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan harapan meski terjadi pergantian presiden, pemindahan Ibu Kota Negara tetap terlaksana dan tidak mengaburkan keinginan masyarakat Dayak sebagaimana isi dalam petisi tersebut.

David Oendoen, Ketua Umum Garda Borneo menyampaikan masyarakat Dayak sangat menyambut dengan baik atas perpindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan.

Tentu saja kata dia, ini merupakan sejarah besar, di mana ini berpindah bukan hanya cuma-cuma, namun melalui mekanisme dan perundang-undangan.

Baca juga: Komite Kajian Jakarta Respon Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ke Sepaku Kalimantan Timur