Ibu Kota Negara

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara, Sudah Final

Pemerintah Republik Indonesia membuat gebrakan, melaksanakan program pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/FACHMI RACHMAN
ILUSTRASI Jalan Tol Balikpapan Samarinda pendukung infastruktur ke Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, mendukung pemindahan Ibu Kota Negara. 

Presiden mengaku membaca percakapan di WAG TNI-Polri.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Rapim TNI-Polri, Selasa, (1/3/2022).

"Juga hal kecil-kecil tapi harus mulai didisiplinkan, di WA grup. Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati," katanya.

Misalnya kata Presiden percakapan mengenai Ibu Kota Negara (IKN). Pemindahan Ibu kota sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR.

Oleh karena itu sesuai disiplin di TNI-Polri, hal itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi.

Mesti Dekat Mabes TNI Polri

Andai saja Istana Negara IKN Nusantara lokasinya jauh dari Mabes TNI dan Mabes Polri maka tentu saja tidak berbeda jauh dengan kondisi ibu kota yang ada di Jakarta.

Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Ia menyampaikan usulnya mengenai lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri di IKN Nusantara. Rapim TNI-Polri digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022). Puan menjadi salah satu tokoh yang memberikan pembekalan dalam acara ini.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono saat membuka acara.

Baca juga: Efek Ibu Kota Negara di Sepaku, Ada Usul Kecamatan Baru Bernama Penajam Nusantara

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo turut mendampingi.

Saat memberikan pembekalan kepada komando utama (Kotama) TNI-Polri, termasuk para Pangdam dan Kapolda, Puan menceritakan pengalamannya meninjau lokasi IKN Nusantara.

Ia menegaskan kehadiranya ke IKN pada 16 Februari lalu sebagai bentuk pengawalan legislatif setelah UU IKN resmi disahkan.

“Saat saya mendapat pemaparan lokasi Istana Negara, gedung pemerintahan, dan lain sebagainya, yang saya tanya malah Mabes TNI dan Mabes Polri di mana,” kata Puan.

Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hadir menjelaskan Mabes TNI berada di sisi depan Istana. Namun Mabes Polri posisinya berada di bagian bawah Istana dan Mabes TNI.

Baca juga: Pindah Ibu Kota Negara ke Kaltim, Adat Dayak Paser Ingin BLK Dibangun untuk Warga Lokal

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved