Berita Penajam Terkini
Panic Buying Minyak Goreng di Penajam Paser Utara, Banyak Warga Beli Karena Takut Stok Habis
Dalam operasi pasar murah, yang digelar Dinas Perdagangan dan Bulog PPU, terlihat antrean panjang masyarakat yang ingin membeli minyak goreng
Penulis: Nita Rahayu | Editor: Mathias Masan Ola
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Fenomena Panic buying minyak goreng di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mulai terlihat.
Hal itu terpantau dalam setiap moment kedatangan stok minyak goreng, baik di ritel modern maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Dalam operasi pasar murah, yang digelar Dinas Perdagangan dan Bulog PPU, terlihat antrean panjang masyarakat yang ingin membeli minyak goreng sejak pagi, Kamis (10/3/2022).
Ketua PKK PPU Syatriani yang turut hadir memantau operasi pasar atau pasar murah minyak goreng itu, mengatakan banyak masyarakat yang sudah panic buying terhadap minyak goreng.
"Mereka khawatir dalam jangka waktu lama minyak goreng bisa hilang, padahal tidak," ungkapnya.
Baca juga: Stok di Penajam Terbatas, Pembelian Minyak Goreng dalam Operasi Pasar Dibatasi
Baca juga: Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng di PPU, Pemkab dan Bulog Siapkan Stok untuk Gelar Operasi Pasar
Baca juga: Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng, DPRD Balikpapan Desak Pemkot Operasi Pasar di Kota Beriman
Menurutnya, dari beberapa pengakuan masyarakat bahkan ada yang telah memiliki 5 hingga 20 liter minyak goreng di rumah masing-masing.
Namun tetap membeli karena khawatir stok minyak goreng tidak tersedia lagi.
"Inikan ibu-ibu jadi pemburu minyak goreng, setiap ada yang menjual, mereka kesana lagi untuk membeli," paparnya.
Kondisi ini juga membuat pasar murah yang harusnya menyasar masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah, menjadi tidak tepat sasaran.
Pengawasan dan koordinasi dari operasi pasar ini juga dianggap tidak maksimal.
Baca juga: Pemkab PPU Berencana Gelar Operasi Pasar, jika Pasokan Minyak Goreng Terus Alami Kelangkaan
"Harusnya ini satu koordinasi, desa atau RT yang mengarahkan warganya, jangan sampai warga menimbun," lanjutnya.
Persyaratan hanya dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP, tetap dianggap tidak maksimal untuk mengantisipasi adanya warga yang membeli dengan jumlah banyak.
"Kalau cuma syarat KTP kan itu masih bisa mereka membeli lagi, harusnya ada koordinasi dari pihak desa maupun RT," tandasnya. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
