Berita Bontang Terkini

Rapat DPRD soal Penghapusan Pegawai Honorer di Bontang, Digelar Tertutup

Rapat penghapusan pegawai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau honorer lingkup Pemkot Bontang digelar tertutup oleh Komisi I DPRD Bontang

Penulis: Ismail Usman | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Rapat penghapusan pegawai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau honorer lingkup Pemkot Bontang digelar tertutup di Gedung DPRD Bontang, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (14/3/2022).  

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Rapat penghapusan pegawai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau honorer lingkup Pemkot Bontang digelar tertutup oleh Komisi I DPRD Bontang, di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (14/3/2022).

Pengamatan TribunKaltim.co, rapat tertutup ini berdasarkan permintaan unsur pimpinan DPRD Bontang.

“Tidak tahu juga, soalnya permintaan unsur pimpinan dek,” ujar anggota Komisi I DPRD Bontang, Raking saat hendak masuk ke ruang rapat 2.

Belum diketahui apa alasan unsur pimpinan DPRD Bontang bersama Pemkot Bontang menggelar rapat ini secara tertutup.

Baca juga: Diduga Langgar Aturan, DPRD Bontang Soroti Truk Kontainer 40 Feet yang Melintas di Jalur Kota

Baca juga: Tak Hanya di RSUD, Wali Kota Bontang Bakal Evaluasi Pegawai Honorer di OPD Lain

Baca juga: Antrean Panjang Pegawai Honorer di BNNK Bontang, Ramai-ramai Ikut Tes Narkoba

Tentu saja, rapat ini untul membahas kelanjutan terkait instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023.

Penghapusan pegawai honorer itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

Terlebih juga sebelumnya, Pemkot Bontang telah merencanakan akan melakukan pengurangan pegawai TKD dengan mengoptimalkan tenaga PPPK.

Kabarnya upaya ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah yang terbilang defisit akibat imbas dari Covid-19.

Baca juga: Rencana Merumahkan Sejumlah Pegawai Honorer di Pemkot Ditolak Ketua DPRD Bontang, Berikut Alasannya

“Kalau mau disemua mungkin tidak. Kita hanya akan melakukan pengurangan. Karena dianggap terlalu banyak,” ungkap Wali Kota Bontang, Basri Rase beberapa waktu lalu. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved